IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Agama Pakistan Pir Noor-ul-Haq Qadri mengatakan pemerintahnya bertekad menandatangani nota kesepahaman dengan Republik Islam Iran untuk memfasilitasi peziarah dalam meningkatkan pariwisata religi.
Dilansir di Ahlul Bayt News Agency, Jumat (20/11), Pir Noor-ul-Haq Qadri mengatakan hal ini saat memimpin pertemuan, di Islamabad, Kamis (19/11). Pertemuan itu diadakan untuk membahas perumusan kebijakan haji yang komprehensif.
Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan senior Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan dan Perencanaan, Kementerian Jalan dan Transportasi, serta Lembaga Keamanan ini juga masalah fasilitasi jamaah haji Pakistan. Hal ini dibahas secara rinci di bawah instruksi kabinet.
Kementerian Agama dalam pernyataannya mengatakan Pakistan akan menerapkan kebijakan komprehensif untuk memfasilitasi jamaah haji ke Iran dan Irak sebagai bagian dari wisata religi. Menurut mereka, langkah ini akan memperkuat wisata religi antara kedua negara.
Menteri Pir Noor-ul-Haq Qadri mengatakan, pemerintah tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk memfasilitasi para peziarah pergi ke tempat-tempat suci di Iran dan Irak. Dia menjelaskan ciri-ciri kebijakan haji Pakistan yang komprehensif, dan mengatakan kelompok haji akan dibentuk berdasarkan pola haji dan umroh oleh operator tur.
“Akomodasi sementara, fasilitas medis, dan transportasi bagi jamaah akan ditingkatkan di perbatasan Quetta dan Taftan,” kata dia.
Mengenai ziarah ke tempat suci selama Arbain, Menteri Pakistan mengatakan pemerintah akan mengerahkan staf tambahan di Baghdad, Karbala, dan Najaf untuk memfasilitasi para peziarah dan operator kelompok haji.
Dia menekankan infrastruktur yang diperlukan akan disediakan di perbatasan Taftan dan renovasi jalan menuju perbatasan antara Pakistan dan Iran juga dalam agenda. Pir Noor-ul-Haq Qadri melanjutkan dengan mengatakan Pakistan ingin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Iran dan Irak untuk memfasilitasi pengunjung.
Pada pertengahan Juli tahun ini, Kementerian Agama Pakistan menyampaikan rencananya kepada kabinet untuk merumuskan kebijakan komprehensif bagi jamaah haji Syiah yang berniat mengunjungi Iran.
Sebuah subkomite khusus dari kabinet dibentuk dan ditugaskan untuk menyelesaikan konsultasi. Seperti diketahui, setiap tahun terdapat 120 ribu orang Pakistan melakukan perjalanan ke Iran, Irak, dan Suriah untuk wisata religi dan budaya.
Karena sulitnya perjalanan darat untuk peziarah Pakistan dan kejadian yang tidak menguntungkan, Perdana Menteri Imran Khan mengeluarkan instruksi khusus dua tahun lalu untuk menyelesaikan masalah para peziarah di perlintasan perbatasan Taftan. Pemerintah Pakistan yang menekankan kepatuhan pada kebijakan komprehensif untuk memfasilitasi perjalanan jamaah haji Pakistan ke Iran dan Irak, tahun lalu memutuskan menerapkan kebijakan komprehensif tentang pola haji dan umroh bagi jamaah Syiah. Ia juga memutuskan mengaktifkan jalur laut dan meluncurkan penerbangan khusus untuk jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika