IHRAM.CO.ID, ANKARA -- Lembaga Ombudsman Turki telah menyiapkan laporan tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Armenia selama enam minggu pertempuran di wilayah Karabakh.
Laporan tersebut akan dikirim ke institusi dan organisasi terkait di Turki dan di seluruh dunia, kata Kepala Ombudsman Turki Seref Malkoc pada Selasa.
Malkoc mengatakan mereka telah memeriksa permukiman sipil yang terkena rudal selama kunjungan lapangan ke Azerbaijan, serta wilayah yang diduduki Armenia.
"Dengan sengaja menargetkan peRmukiman sipil yang jauh dari garis pertempuran adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Malkoc kepada Anadolu Agency.
"Ini tidak sesuai dengan hak-hak fundamental yang ditetapkan dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Jenewa."
Malkov mengatakan laporan itu juga mencakup bagaimana senjata dan bom terlarang digunakan, dan bagaimana sekolah, tempat ibadah, rumah dihancurkan.
"Laporan ini akan menjadi bukti dalam uji coba internasional," kata ombudsman Turki, menekankan bahwa mereka mengubah masjid menjadi kandang babi dan menghancurkan kuburan para Muslim.
Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Karabakh Atas, wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, pada 1990-an.
Bentrokan baru tentang sengketa itu meletus pada 27 September, dan berlanjut sampai gencatan senjata yang ditengahi Rusia ditandatangani pada 10 November.
Tentara Armenia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan, dan melanggar tiga perjanjian gencatan senjata kemanusiaan selama konflik 44 hari tersebut.
Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 permukiman dan desa dari pendudukan di tengah pertempuran sengit.
Gencatan senjata, yang dipantau oleh Rusia dan Turki, dipandang sebagai kemenangan bagi Azerbaijan.
Berdasarkan kesepakatan itu, orang-orang Armenia menyerahkan sebagian wilayah yang mereka tempati selama beberapa dekade ke Azerbaijan.
Pengunjuk rasa Armenia menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Nikol Pashinyan karena menerima kekalahan tersebut. Menteri luar negeri dan pertahanan negara itu sudah mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika