IHRAM.CO.ID, WASHINGTON - Israel dan Maroko pada Kamis (10/12) setuju untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan Amerika Serikat. Kesepakatan itu menjadikan Maroko negara Arab keempat yang mengesampingkan permusuhan dengan Israel dalam empat bulan terakhir.
Maroko bergabung dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan untuk mulai menjalin kesepakatan dengan Israel, sebagian didorong oleh upaya yang dipimpin AS untuk menghadirkan front persatuan melawan Iran dan mengurangi pengaruh regional Teheran.
Trump memastikan kesepakatan Israel-Maroko dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammad VI pada Kamis, kata Gedung Putih.
"Terobosan lain BERSEJARAH hari ini! Dua sahabat BESAR kita Israel dan Kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh , sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah! " tulis Trump di Twitter.
Mohammad mengatakan kepada Trump bahwa Maroko bermaksud memfasilitasi penerbangan langsung bagi wisatawan Israel ke dan dari Maroko, menurut pernyataan dari pengadilan kerajaan Maroko.
"Ini akan menjadi perdamaian yang sangat hangat. Perdamaian, cahaya perdamaian pada hari Hanukkah ini tidak pernah, bersinar lebih terang dari hari ini di Timur Tengah," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, merujuk pada libur delapan hari Yahudi mulai Kamis malam.
Warga Palestina mengkritik kesepakatan normalisasi, dengan mengatakan negara-negara Arab membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan.
Mesir dan UEA mengeluarkan pernyataan menyambut keputusan Maroko. Mesir dan Israel menandatangani perjanjian perdamaian pada 1979.
"Langkah ini, langkah berdaulat, berkontribusi untuk memperkuat pencarian bersama kami untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang adil dan abadi di kawasan ini," tulis putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, di Twitter.
Namun Senator Jim Inhofe, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS dari Partai Republik, mengecam keputusan Trump yang "mengejutkan dan sangat mengecewakan" untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Inhofe mengatakan orang yang tinggal di daerah itu harus memberikan suara dalam referendum untuk menentukan masa depan mereka.
"Presiden mendapat nasihat yang buruk dari timnya. Dia bisa saja membuat kesepakatan ini tanpa memperdagangkan hak orang yang tidak bersuara," kata Inhofe dalam sebuah pernyataan.
Kesepakatan Maroko bisa menjadi yang terakhir yang akan dinegosiasikan oleh tim Trump, yang dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan AS Avi Berkowitz, sebelum memberi jalan kepada pemerintahan Biden yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika