IHRAM.CO.ID,KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memfokuskan pembangunan guna menurunkan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah, kebangkitan ekonomi masyarakat, dan masalah pembiayaan pembangunan pada 2021-2022.
Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan pada 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2017-2022, sehingga merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan capaian atas perencanaan jangka menengah yang telah dibuat dan dilaksanakan.
"Pada 2022, saya perlu menggarisbawahi bahwa kita harus fokus pada isu-isu strategis yang kita hadapi. Kami fokus pada program-program yang masih memerlukan usaha lebih keras lagi untuk dapat mencapainya," kata Sutedjo, di Kulon Progo, Rabu (16/12).
Saat ini, angka kemiskinan di Kulon Progo masih di atas 17 persen. Angka ini tercatat sebelum adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2019.
"Kami berharap pandemi Covid-19 tidak berdampak pada kenaikan jumlah kemiskinan. Kami tetap memprioritaskan penanganan kemiskinan," katanya.
Sutedjo mengatakan pemkab juga memprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor ekonomi. Dua sektor itu harus sejalan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, seiring pertumbuhan ekonomi.
"Kami berupaya membangkitkan sektor ekonomi berbasis masayarakat seperti usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). UMKM ini adalah sektor yang bertahan pada masa pandemi Covid-19," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono mengatakan beberapa poin yang perlu digaris bawahi dalam Orientasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2022, adalah diantaranya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahun 2022, harus berpedoman pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo serta mengacu RPJMD DIY dan RPJM nasional.
Dengan demikian, ada keselarasan antara tema pembangunan dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.
Kedua, perlunya penguatan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan komprehensif. Dengan demikian perlu mengedepankan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan, agar mencapai hasil yang optimal. Sinergi antar program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai target/tolok ukur yang telah ditetapkan.
Ketiga, penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan 2022 harus memperhatikan isu-isu strategis serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Khusus dalam penanganan kemiskinan, dilakukan dengan pendekatan program-program berbasis pemberdayaan dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat di samping perlunya program-program peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas, peningkatan aktivitas dan konektivitas.
"Keempat, perlunya inovasi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan program-program pembangunan daerah, sudah harus mulai berfikir inovatif untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika