IHRAM.CO.ID, RIYADH -- Kementerian Urusan Islam dan Dakwah Arab Saudi telah memberhentikan tugas dari lebih dari 100 imam masjid dan penceramah di Makkah. Mereka dianggap lalai atas arahan pemerintah untuk memperingatkan bahaya Ikhwanul Muslimin dalam khutbah Jumat.
Menurut laporan surat kabar Al-Watan, sejumlah pengkhutbah di wilayah Qassim juga dipecat. Departemen Umum Urusan Islam dan Dakwah di Makkah meminta kementerian memberhentikan penceramah setelah melewati proses dua pekan.
Hal itu berdasarkan surat edaran dari Menteri Urusan Islam Syekh Abdullatif Al-Sheikh. Kementerian telah mengeluarkan arahan kepada para khatib di semua masjid di seluruh Kerajaan, agar memperingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan Ikhawanul Muslimin dalam khutbah Jumat mereka. Arahan itu dikeluarkan pada 13 November 2020.
Mereka juga diinstruksikan membacakan poin-poin utama dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Cendekiawan Senior yang melarang Ikhwanul Muslimin setelah melabelinya sebagai teroris.
Dewan Cendekiawan Senior mengatakan dalam pernyataannya, Ikhwanul Muslimin adalah pakaian teroris yang tidak mewakili cara hidup Islam. Dewan itu lantas memperingatkan terhadap Ikhwanul Muslimin, dengan mengatakan itu adalah kelompok sesat yang menyerukan pemberontakan melawan para penguasa.
"Ikhawanul Muslimin mengejar tujuan partisannya yang bertentangan dengan pedoman agama kami yang benar, dan itu menyebabkan perselisihan dan menyulut hasutan, kekerasan, dan terorisme yang bertentangan dengan ajaran Islam," kata dewan itu dalam sebuah pernyataan mengutip ayat-ayat Suci Alquran dan hadits Nabi SAW, dilansir di Saudi Gazette, Kamis (17/12).
Karena itulah, penceramah masjid di seluruh Arab Saudi diinstruksikan pada 13 November lalu untuk memperingatkan umat terhadap bahaya yang ditimbulkan Ikhwanul Muslimin dalam khutbah mereka. Para ulama mengarahkan khutbah mereka untuk menekankan pentingnya persatuan dan menghindari perselisihan, dan memperingatkan terhadap kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah jubah agama untuk agenda duniawi, terutama Ikhwanul Muslimin.
Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kementerian tidak akan menunjukkan keringanan hukuman dalam kasus mereka yang melanggar arahan. "Kebijakan bangsa jelas terhadap Ikhwanul Muslimin dan semua pakaian lain yang bersembunyi di balik jubah agama untuk mencapai tujuan politik dan duniawi mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
