SAPUHI: Skenario 50 Persen Kuota Haji Sulit Tercapai

Senin , 15 Feb 2021, 10:23 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Redaktur : Muhammad Hafil
 SAPUHI: Skenario 50 Persen Kuota Haji Sulit Tercapai. Foto:  Ilustrasi Jamaah haji dan umroh pakai masker di masa pandemi covid-19
SAPUHI: Skenario 50 Persen Kuota Haji Sulit Tercapai. Foto: Ilustrasi Jamaah haji dan umroh pakai masker di masa pandemi covid-19

IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi menilai skenario kuota 100 persen dan 50 persen yang dibuat Kementerian Agama (Kemenag) kemungkinan tak akan tercapai. Informasinya di masa pandemi Covid-19 ini kuota yang akan diterima Indonesia sekitar 25 sampai 30 persen.

 

Terkait

"Antisipasi 50 persen rasanya agak berat. Tetapi kemungkinan kabar yang beredar dari Arab Saudi sekitar 25 sampai 30 persen dan itu kurang lebih sekitar 65.000 jamaan Indonesia termasuk 8 persen di dalamnya jamaah PIHK," katanya.

Baca Juga

Menurutnya, di masa pandemi ini kuota haji tidak memungkinkan digunakan secara normal oleh masing-masing negara. Jika negara ingin mengirim ibadah hajinya paling hanya 25 atau 30 persen.

"Jadi apabila memang antisipasinya persiapan untuk 30 persen maksimal secara operasional baik pemerintah maupun swasta. Dan itu sudah biasa kita lakukan," katanya.

Syam mengatakan Kemenag dan PIHK tentunya bisa melakukan persiapan menyelenggarakan ibadah haji di masa pandemi ini, jika Arab Saudi mengumumkan penyelenggaran ibadah haji di bulan Ramadhan. Namun, jika  penyelenggaraan ibadah haji diumumkan lewat dari Ramadhan sulit melakukan persiapan haji.

"Insya Allah semua bisa dihandle urusan di Arab Saudi, sambil berjalan dengan urusan dipersiapan manasik, persiapan suntik vaksin dan sebagaianya. Jadi Insya Allah semua bisa diatasi dengan catatan bahwa mereka mengumkan saat di bulan Ramadan," katanya.

Menurutnya, jika Arab Saudi menggumumkan penyelenggaraan haji di bulan Syawal, sulit bagi Kemenag dan PIHK melakukan persiapan menyelenggarakan ibadah haji. Namun semua itu tergantung kepada pemerintah Indonesia dan swasta.

"Walaupun mendesak tetapi bisa saja kita lakukan selama pihak-pihak terkait di Arab Saudi juga siap untuk memberi layanan yang baik," katanya.

Pelayanan yang harus ada di Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji itu adalah mulai dari hotel dengan personilnya, tenda muasasah dengan pekerjanya, transportasi dengan sopirnya. Khusus mengenai pelayanan bidang trasportasi cukup rumit karena harus mencari sopir.

"Kita tahu mayoritas sopir banyak dari luar, bukan orang lokal," katanya.

Tentunya di masa pandemi ini sopir-sopir dari negara luar Arab Saudi sudah pulang ke negaranya masing-masing. Sehingga sopir yang sudah pulang ke negaranya harus didatangkan kembali untuk jalankan moda transportasi ibadah haji.

"Ketika sopir sedang tidak ada di negara Saudi, maka mereka harus panggil secepatnya," katanya.

Syam memastikan jika komponen-komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi sudah lengkap, maka PIHK siap menyelenggarakan ibadah haji. Namun jika tidak ada sulit untuk menyelenggarakan ibadah haji karena tidak ada yang melayani ketika jamaah sampai di Arab Saudi.

"Insya Allah kita siap juga mengirimkan jamaah haji kita, dengan mempersiapkan kontrak-kontrak, baik pihak muasasah maupun akomodasi, transportasi  yang ada di Arab Saudi," katanya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini