Satgas Waspada Investasi gagal
Dia mengatakan, pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI), terdiri dari banyak lembaga negara dan kementeriaan. Di antaranya Kemenag, Kemendagri, Polri, OJK, Kemendag, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi, BKPM, Kemendikbud, Kemenristek, dan PPATK. Tapi SWI sangat lemah dan tidak memiliki legal seat yang kuat.
"SWI gagal memberikan solusi terhadap kegagalan masif jamaah umroh . Padahal jika dilihat dari postur kelembagaan SWI seharunya powerful dan minimal memberikan alternative solusi, namun semuanya tidak terjadi," kata Luthfi.
Dia menyampaikan, dalam kasus First Travel misalnya, dalam putusan lembaga peradilan tertinggi di negeri ini yakni Mahkamah Agung (MA), aset yang berasal dari uang jamaah justu disita dan diambil negara. Padahal asset tersebut bukan hasil dari uang korupsi.
Dia menegaskan, berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh disebutkan bahwa uang jamaah tidak boleh diambil siapapun, termasuk negara. "Tapi (uang) dari kantong para jamaah yang kebanyakan profesinya pedagang, satpam, penjual sayur, pensiunan, buruh dan sejenisnya (diambil negara). Di mana keadilan," ujarnya .
Luthfi mengatakan, dalam kasus kegagalan masif jamaah First Travel, negara tidak hadir meskipun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Fachrul Rozi memerintahkan agar semua jamaah yang gagal berangkat itu diberangkatkan atau uangnya dikembalikan. Lukman mengeluargan KMA Nomor 589 Tahun 2017 sedangkan Fachrul menyampaikan janjinya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
"Kenyataannya sudah lebih dari empat tahun tidak ada satu pun jamaah yang gagal berangkat yang diberangkatkan negara, bahkan tidak sedikit yang stres dan meninggal tanpa kejelasan," jelasnya.
Dia mengungkapkan, padahal para jamaah umroh yang gagal berangkat itu ingin menapakkan kakinya dan hadir di Baitullah, Makah. Mereka ingin ke Rumah Tuhan meski hanya sekali dalam hidupnya.
Luthfi mengatakan, negara tidak adil..
