IHRAM.CO.ID, JENEWA -- Delegasi China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jiang Duan mengatakan, China melarang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke wilayah Xinjiang kecuali untuk tujuan kerja sama.
"Pintu ke Xinjiang selalu terbuka, dan kami menyambut Komisaris Tinggi untuk mengunjungi Xinjiang. Komunikasi dijaga antara kedua belah pihak, tetapi tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk memberikan pertukaran dan kerja sama daripada apa yang disebut penyelidikan berdasarkan 'kesalahan yang belum terbukti'," kata Jiang kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Jiang mengatakan, China menentang "politisasi" hak asasi manusia dan campur tangan pihak lain dalam urusan internalnya. China juga menolak kekhawatiran yang diangkat oleh Australia, Swedia dan Amerika Serikat di forum Jenewa. Jiang menambahkan, orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang dan wilayah Tibet menikmati kebebasan yang luas, termasuk kerukunan beragama dan budaya.
"Kami juga merasa sangat disesalkan Komisaris Tinggi membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap China berdasarkan informasi yang salah dan tekanan politik," kata Jiang.
Sebelumnya, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mengatakan, laporan tentang penahanan sewenang-wenang, perlakuan buruk, kekerasan seksual dan kerja paksa di Xinjiang memerlukan penilaian situasi yang menyeluruh dan independen. Dia berharap bisa mencapai kesepakatan dengan pejabat China terkait rencana kunjungan PBB ke Xinjiang.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB terakhir kali mengunjungi China pada September 2005. Sejumlah aktivis hak asasi manusia skeptis bahwa China akan membuka pintu bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Xinjiang.
“Tentu saja pernyataan China bahwa tujuan dari kunjungan Xinjiang adalah untuk memberikan pertukaran dan kerja sama, itu sudah menjelaskan semuanya, bukan? 'Pintu' itu tetap tertutup rapat," ujar Direktur Human Right Watch Sophie Richardson.
China berada di bawah tekanan global atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Menurut perkiraan PBB sekitar satu juta orang Uighur telah ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang. Pemerintah China menyebut kamp-kamp itu sebagai pusat kampanye untuk melawan terorisme. Sejumlah aktivis dan politisi Barat menyatakan, China telah melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi terhadap minoritas Muslim Uighur.
China menghadapi sejumlah sanksi, seperti larangan pembelian kapas dan tomat Xinjiang oleh Amerika Serikat (AS). Selain itu, beberapa anggota parlemen Barat memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Beijing telah menolak seruan untuk penyelidikan PBB yang independen terhadap program interniran di Xinjiang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika