IHRAM.CO.ID, TEHERAN--Presiden Iran Hassan Rouhani memperkirakan kerusakan pada negaranya karena pemberlakuan kembali sanksi Amerika Serikat (AS) mencapai Rp 2 kuadriliun. Pemberlakuan sanksi ekonomi AS terjadi sejak masa pemerintahan Donald Trump.
"Jika pemerintahan baru AS ingin menebus kesalahan dari pemerintahan sebelumnya, kami telah membiarkan jalan yang jelas bagi mereka," kata Rouhani dalam pidatonya dilansir dari Alarabiya, Kamis (4/2).
“Beberapa pihak mengatakan bahwa AS harus terlebih dahulu memberikan kompensasi atas kerusakan yang telah dilakukannya terhadap bangsa Iran yang tentu saja lebih dari 200 miliar dolar AS (Rp 2 kuadriliun lebih). Tetapi kami telah mengatakan bahwa kami akan menyerahkan klaim ganti rugi ke tahap berikutnya untuk saat ini, tetapi pertama, mereka harus menunjukkan itikad baik dengan mencabut sanksi dan memenuhi kewajibannya," tambahnya.
Amerika dan Iran terjebak dalam kebuntuan untuk menghidupkan kembali pembicaraan tentang kesepakatan nuklir. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengisyaratkan kepada Iran kesediaannya untuk kembali ke pembicaraan guna menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang ditinggalkan Trump.
Biden membalikkan tekad Trump bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran telah dipulihkan. Dan Departemen Luar Negeri melonggarkan pembatasan ketat pada perjalanan domestik para diplomat Iran di New York.
Meski begitu, Iran menuntut agar semua sanksi era Trump terhadap Iran dicabut sebelum mengambil tindakan nyata untuk kembali ke kesepakatan. Rezim Iran sedang mencoba untuk mendapatkan lebih banyak konsesi dari Amerika sebelum mengambil tindakan nyata, terutama mengingat tekanan yang meningkat di dalam negeri karena kesulitan ekonomi yang diperburuk oleh sanksi AS.
“Teheran sangat membutuhkan keringanan sanksi. Iran juga mengadakan pemilihan presiden pada Juni 2021 dan, untuk pemerintahan Rouhani yang akan keluar, mengamankan kembali kesepakatan dengan cepat akan membangun kembali kepercayaan ekonomi dan politik yang hilang, dan mungkin juga berdampak pada hasil pemilihan, " kata Sanam Vakil, Peneliti Senior di Program Timur Tengah dan Afrika Utara dari Chatham House.
Ikuti Whatsapp Channel Republika