IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Lembaga think tank asal Amerika Serikat (AS), Newlines Institute, telah menerbitkan laporan berjudul The Uyghur Genocide: An Examination of China Breaches of the 1948 Genocide Convention pada Selasa (9/3). Laporan itu menyebut China melakukan genosida terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang.
Newlines Institute mengungkapkan laporan itu dibuat berdasarkan tinjauan ekstensif atas bukti yang tersedia dan penerapan hukum internasional terhadap bukti fakta di lapangan. Para ahli mengkaji apakah China memikul tanggung jawab negara atas pelanggaran Pasal II Konvensi Genosida.
“Setelah penerapan ketentuan Konvensi Genosida tersebut pada kumpulan bukti yang disajikan di sini, laporan ini menyimpulkan, berdasarkan standar bukti yang jelas dan meyakinkan, bahwa China bertanggung jawab atas pelanggaran setiap ketentuan Pasal II [Genosida] Konvensi," kata Newlines Institute dalam laporannya, dikutip laman Anadolu Agency.
Pasal konvensi itu mendefinisikan genosida sebagai "Ketika salah satu tindakan yang disebutkan dilakukan dengan maksud yang diperlukan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, (kelompok yang dilindungi) seperti itu". Maksud ini diukur dengan standar objektif, termasuk pernyataan resmi, kebijakan, rencana umum, pola perilaku, dan tindakan merusak berulang yang memiliki urutan logis.
Laporan Newlines Institute menyebut Presiden China Xi Jinping melancarkan "Perang Rakyat Melawan Teror" di Xinjiang. Beijing menjadikan daerah-daerah yang terkonsentrasi Uighur sebagai garis depan. Hal itu dilakukan karena mereka berpendapat ekstremisme telah mengakar di masyarakat Uighur.
“Pejabat tingkat tinggi memberi perintah untuk 'mengumpulkan semua orang yang harus ditangkap', 'musnahkan mereka sepenuhnya, hancurkan akar dan cabang mereka', dan 'hancurkan garis keturunan mereka, hancurkan akar mereka, putus koneksi mereka dan putus asal mereka'," kata Newlines Institute dalam laporannya.
Dalam forum Dewan HAM PBB yang digelar Februari lalu, menteri luar negeri dari beberapa negara Barat sangat menyoroti dugaan penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka mendesak Cina agar membuka akses penyelidikan independen ke wilayah tersebut.
Beijing mengkritik tajam negara-negara terkait karena menggunakan forum Dewan HAM PBB untuk melayangkan tuduhan tak berdasar terhadapnya. Mereka juga dianggap mengintervensi urusan dalam negerinya. Namun Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan negaranya membuka diri untuk PBB jika ingin menyelidiki dugaan adanya kerja paksa dan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Dia menekankan tidak ada praktik demikian di wilayah tersebut.
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Cina juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang saat berbicara di Dewan HAM PBB pada Senin (22/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika