IHRAM.CO.ID, NEW YORK -- Mediator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Martin Griffiths, menyatakan perang di Yaman kembali dengan kekuatan penuh, Selasa (16/3). Dia mengatakan telah terjadi kemunduran dari upaya baru untuk membuat pihak yang bertikai melakukan dialog.
Dalam laporan ke Dewan Keamanan (DK) PBB, Griffiths mengatakan, telah terjadi kemunduran dramatis dalam lebih dari enam tahun perang dengan serangan Houthi di Marib yang merupakan benteng terakhir pemerintah Yaman di utara. Kondisi ini menempatkan jutaan warga sipil dalam risiko.
“Kami juga melihat front lain di Yaman terbuka, termasuk dengan eskalasi militer di Hajjah dan Taiz dan Hudaydah. Perang kembali dengan kekuatan penuh," kata Griffiths kepada dewan yang beranggotakan 15 perwakilan.
PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar 80 persen orang Yaman membutuhkan bantuan, dengan 400.000 anak di bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi parah.
Untuk sebagian besar pasokan makanan, negara ini bergantung pada impor yang telah terganggu selama bertahun-tahun oleh semua pihak yang bertikai.
"Gencatan senjata nasional, bersama dengan pembukaan bandara Sanaa dan memastikan aliran bahan bakar tanpa hambatan dan komoditas lainnya ke Yaman melalui pelabuhan Hodeidah, adalah keharusan kemanusiaan yang mendesak," kata Griffiths.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015. Mereka turun tangan setelah kelompok Houthi yang berpihak pada Iran menggulingkan pemerintah negara itu dari ibu kota Sanaa. Houthi mengatakan mereka memerangi sistem yang korup.
Presiden AS Joe Biden telah menjadikan penyelesaian perang di Yaman sebagai prioritas. Utusan khusus AS, Tim Lenderking, mengatakan bahwa rencana yang baik untuk gencatan senjata di Yaman telah dilakukan sebelum kepemimpinan Houthi selama beberapa hari.
“Kematian dan kekerasan harus dihentikan. Kami menyerukan kepada Houthi untuk menerima gencatan senjata segera, komprehensif, nasional dan menghentikan semua serangan. Sementara itu, kami akan terus meminta pertanggungjawaban kepemimpinan Houthi," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Ikuti Whatsapp Channel Republika