IHRAM.CO.ID, ISTANBUL -- Kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh menegaskan bahwa Land Day yang memperingati pembunuhan enam warga Palestina oleh pasukan Israel pada 1976 merupakan penegasan hak warga Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.
Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency di Istanbul, pada peringatan 45 tahun Land Day, Haniyeh mengatakan peringatan tersebut menegaskan kepatuhan terhadap "tanah air dan hak untuk kembali. Ini adalah hak suci yang tidak dapat diabaikan siapa pun."
Land Day Palestina adalah peringatan pembunuhan enam warga Palestina selama protes terhadap keputusan Israel untuk mengambil alih sekitar 21.000 dunam tanah pada 30 Maret 1976.
"Land Day adalah hari abadi dalam mengenang rakyat Palestina. Ini menandai konfrontasi langsung antara masyarakat di tanah yang diduduki pada 1948 dan pendudukan Zionis, yang mencoba untuk mengontrol dan menetap di tanah Palestina kami yang diduduki," kata Haniyeh.
"Selama [perlawanan kami], sejumlah orang terluka dan gugur. Orang Palestina memperingati hari ini setiap tahun karena membawa banyak simbol, yang terpenting adalah bahwa tanah adalah inti dari konflik antara kami dan pendudukan ini," sebut dia.
Haniyeh melanjutkan dengan mengatakan bahwa rakyat Palestina melakukan pengorbanan yang tak ternilai dan berharga untuk melindungi tanah air dengan menghadapi rencana aneksasi dan pemukiman sejak penjajah Israel menduduki Palestina.
Kepala Hamas itu mengungkapkan bahwa rakyat Palestina kini telah bersatu di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, serta wilayah pengasingan dan diaspora.
“Kesetiaan kami pada tanah air dan hak untuk kembali adalah hak sakral yang tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan oleh siapa pun. Oleh karena itu, saya memberikan salam khusus kepada warga yang tinggal di wilayah pendudukan sejak 1948 dan saya meyakinkan mereka bahwa pertempuran itu adalah satu dan takdirnya sama,” sebut dia.
"Rakyat Palestina akan memiliki entitas politik, tanah dan negaranya di atas tanah Palestina, Insya Allah," pungkas Haniyeh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika