Ketidaksesuaian janji politik dan realita dikatakan terjadi karena panik atas masa depan mereka. Ketika penduduk Prancis semakin lelah dan kecewa dengan Macron yang ditunjukkan dengan peringkat ketidaksetujuannya mencapai 58 persen, kabinetnya telah memulai serangan bertubi-tubi terhadap Muslim di negara itu.

Hal ini seperti peristiwa pekan lalu, Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis Gerald Darmanin mencerca sebuah masjid yang sedang dibangun di Strasbourg setelah mendukung pembangunannya pada 2017. Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, Frederique Vidal, di masa lalu telah menyatakan bahwa negara akan menyelidiki sejauh mana "Islamo-kiri" telah merambah universitas-universitas Prancis. Tidak ketinggalan, Menteri Pendidikan Prancis, Jean-Michel Blanquer, secara merendahkan menstigmatisasi para akademisi sebagai "Islam-kiri" karena berbicara menentang rasisme yang dipimpin negara.

Tidak butuh waktu lama untuk menjadi sorotan pemerintah, seperti yang ditemukan oleh aktivis hak asasi manusia Marwan Muhammad ketika akun pemerintah Prancis mulai mengejeknya di Twitter. Muhammad, seorang aktivis terkenal di negara itu, secara teratur menantang dan berbicara menentang diskriminasi yang dipimpin negara, sebuah kenyataan yang sulit dipahami oleh masyarakat Prancis yang lebih luas.

"Saya menjadi sasaran pekerjaan saya tentang rasisme dan islamofobia," kata Muhammad ketika TRT World menghubunginya setelah kampanye pemerintah menentangnya.

"Mereka tidak dapat menerima bahwa orang seperti saya dapat mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Pemerintah Prancis menargetkan dan mencoba untuk mengintimidasi setiap orang atau organisasi yang tidak setuju dengan kebijakan mereka," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika