Selain itu, pemerintah juga membentuk Badan Layanan Umum Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola sumber daya keuangan lingkungan serta memfasilitasi pengembangan perdagangan dan pasar karbon atau carbon pricing.
Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi tentang carbon pricing yang akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan domestik dan kerangka kelembagaan untuk penetapan harga karbon.
Sri Mulyani melanjutkan transisi ekonomi hijau akan berimplikasi pada stabilitas dan inklusi keuangan sehingga perlu mengutamakan instrumen pembiayaan hijau dalam sistem keuangan.Selain itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang kuat dengan didukung informasi yang komprehensif untuk menilai risiko terkait iklim.
Sri Mulyani menekankan kolaborasi yang erat antar para regulator termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, covid-19nteri Keuangan untuk Aksi Iklim turut mendorong negara-negara mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan termasuk penetapan harga karbon dalam rangka menekan emisi serta memacu pertumbuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
