Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan juga dilakukan baik di dalam dan luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas dan pelaksanaan bimbingan manasik.
Demikian pula persiapan layanan di Saudi dilakukan baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, serta skema penerapan protokol kesehatan haji. Namun, semua persiapan ini baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.
Tak hanya itu, ia menyebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahkan sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, Saleh Benten, pertengahan Januari 2021. Koordinasi dilakukan untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, yang bertujuan untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.
“Saya 16 Maret lalu juga berkoordinasi dengan Dubes Saudi di kantornya, membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji. Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” ujar Khoirizi.
Ia menyebut kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi semua negara. Sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan nota kesepahaman atau MoU memang belum dilakukan. Kondisi ini lantas berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Demi melakukan kajian lebih matang sembari berharap pandemi segera berakhir, Kemenag disebut menunda hampir 10 hari untuk mengumumkan pembatalan. Tahun lalu, pembatalan diumumkan 10 Syawal, sementara tahun ini kami lakukan pada 22 Syawal.
“Dan kondisinya masih sama. Pandemi masih mengancam jiwa, Saudi juga tidak kunjung memberi kepastian. Kita lebih mengutamakan keselamatan jamaah dan memutuskan tidak memberangkatkan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
