Martin Weinberger, seorang aktivis di Austria, mengatakan Kanselir Sebastian Kurz dan pemerintahannya memprioritaskan politik identitas dan mengabaikan beberapa elemen masyarakat untuk kepentingan identitas tertentu, yang katanya memuncak dengan dirilisnya peta.
Weinberger mengatakan, dengan menggunakan istilah "Islam politik", pemerintah berusaha menggambarkan Muslim sebagai tersangka potensial, sementara Muslim menghadapi berbagai langkah "membaca niat" untuk membuktikan bahwa mereka bukan pendukung "Islam politik".
Menurut Weinberger, peta Islam tidak didukung oleh Universitas Wina karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Larangan jilbab di sekolah dasar dan penempatan bendera Israel di gedung-gedung negara adalah manifestasi dari politik identitas.
"Itu juga melanggar hukum, kami memiliki konstitusi, dan konstitusi itu perlu dihormati. Untuk alasan ini, kami perlu mengangkat suara kami dengan sangat kuat untuk mencegah kebijakan yang membahayakan umat Islam dan memecah belah negara ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
