IHRAM.CO.ID, XINJIANG -- Kebijakan pengendalian kelahiran di China dilaporkan dapat mengurangi populasi etnis minoritas di Xinjiang Selatan, hingga sepertiga selama 20 tahun ke depan. Prediksi ini disebutkan dalam penelitian terbaru oleh peneliti Jerman.
Dilansir dari BBC News, Selasa (8/6), penelitian para ahli menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah China dapat memotong antara 2,6 hingga 4,5 juta kelahiran etnis Uighur. Ditambah China telah dituduh oleh negara Barat melakukan genosida di Xinjiang.
Namun China membantah tuduhan itu, dengan mengatakan penurunan tingkat kelahiran memiliki penyebab lain. Padahal studi terbaru, oleh peneliti Adrian Zenz menganalisis tentang dampak populasi jangka panjang dari tindakan keras China terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang.
Ditemukan bahwa di bawah kebijakan pengendalian kelahiran China di wilayah tersebut, populasi etnis minoritas di Xinjiang Selatan akan mencapai suatu tempat antara 8,6 hingga 10,5 juta pada tahun 2040. Menurun jika dibandingkan dengan 13,1 juta yang diproyeksikan oleh peneliti China sebelum tindakan keras Beijing.
"[Penelitian dan analisis] ini benar-benar menunjukkan maksud di balik rencana jangka panjang pemerintah China untuk populasi Uighur," kata Zenz kepada kantor berita Reuters, yang pertama kali melaporkan penelitian tersebut.
Dalam laporannya, Zenz menulis bahwa pada tahun 2019 otoritas Xinjiang berencana untuk mencegah setidaknya 80 persen wanita usia subur di empat prefektur minoritas pedesaan Selatan. Hal ini untuk operasi pencegahan kelahiran yang mengganggu, mengacu pada IUD atau sterilisasi.
Para ahli percaya bahwa China telah menahan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang. Sehingga pemerintah menghadapi tuduhan besar karena berusaha untuk mengurangi dan mengasimilasi populasi Muslim minoritas di sana.
Laporan lain juga mengatakan pihak berwenang telah dengan sengaja memindahkan orang-orang dari populasi arus utama Cina Han ke bagian-bagian Xinjiang yang sebelumnya didominasi oleh etnis minoritas. Kemudian secara paksa memindahkan orang-orang Uighur keluar.
Menurut penelitian Zenz, kebijakan pengendalian kelahiran China dapat meningkatkan populasi Han di Xinjiang Selatan. Di mana populasi Uighur terkonsentrasi dari tingkat saat ini sebesar 8,4 persen menjadi sekitar 25 persen pada tahun 2040. Menurut statistik resmi Tiongkok, ada penurunan 48,7 persen dalam tingkat kelahiran di daerah etnis minoritas Xinjiang antara 2017 dan 2019.
China mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mengizinkan pasangan untuk memiliki hingga tiga anak, setelah data sensus menunjukkan penurunan tajam dalam tingkat kelahiran nasional. Tetapi dokumen dan kesaksian yang bocor dari Xinjiang menunjukkan kebijakan yang berlawanan sedang dilakukan di sana, dengan perempuan ditahan atau dihukum karena melebihi kuota pengendalian kelahiran.
Laporan sebelumnya oleh Zenz berdasarkan data regional, dokumen kebijakan, dan tuduhan bahwa wanita hamil Uighur di Xinjiang diancam dengan hukuman interniran karena menolak menggugurkan kandungan. Sementara yang lain secara tidak sengaja dipasangi alat kontrasepsi dalam rahim atau dipaksa melakukan operasi sterilisasi.
China membantah melakukan upaya apa pun untuk mengurangi populasi Uighur secara khusus, dengan alasan bahwa penurunan tingkat kelahiran minoritas di Xinjiang disebabkan oleh penerapan kuota kelahiran umum di wilayah tersebut. Serta peningkatan pendapatan dan akses yang lebih baik ke keluarga berencana.
"Yang disebut 'genosida' di Xinjiang adalah omong kosong belaka," kata Kementerian Luar Negeri China kepada Reuters dalam sebuah pernyataan.
"Ini adalah manifestasi dari motif tersembunyi pasukan anti-China di Amerika Serikat dan Barat dan manifestasi dari mereka yang menderita Sinophobia,"tambahnya.
Zenz adalah seorang peneliti di Victims of Communism Memorial Foundation, sebuah organisasi "anti-komunis" yang berbasis di Washington DC yang menggambarkan dirinya berdedikasi untuk "mengejar kebebasan mereka yang masih hidup di bawah rezim totaliter".
Reuters mengatakan telah berbagi penelitian dan metodologi barunya dengan lebih dari selusin ahli dalam analisis populasi, kebijakan pencegahan kelahiran dan hukum hak asasi manusia internasional. Ia mengatakan kepada kantor berita bahwa analisis dan kesimpulannya masuk akal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
