Akademisi AS Shridhar K Damle mengatakan Nasionalis Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang berkuasa di India telah mengumpulkan rencana penghancuran masjid selama beberapa dekade. Damle mencatat dalam bukunya the Brotherhood in Saffron: the Rashtriya Swayamsevak Sangh and Hindu Revivalism (1987) bahwa Vishva Hindu Parishad (VHP), Dewan Hindu Dunia yang berafiliasi dengan RSS mengidentifikasi 25 masjid lain yang akan dikonversi. Peran utamanya untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan tahun 1986yang mengizinkan umat Hindu menyembah Dewa Ram di situs Masjid Babri, ditolak oleh hukum ratusan tahu lalu.
VHP melanjutkan aksinya untuk mengubah dua situs bersejarah lain di UP, yakni Masjid Shahi Idgah dan Masjid Gyanvapi. Damle dan rekan penulisnya Walter K Anderson memperingatkan meskipun upaya untuk membongkar masjid populer dan dapat mengakibatkan peningkatan solidaritas Hindu, yang pasti hampir memperburuk ketegangan antara Hindu dan Muslim.
Kolumnis Swaminathan S Anklesaria Aiyar berpendapat pengakuan pengadilan atas permohonan yang menyelidiki masjid jelas bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1991 dan interpretasi Mahkamah Agung. “UU Tahun 1991 menjadikannya kriminal untuk mencoba pengambilalihan agama,” kata Aiyar.
Dilansir TRT World, Selasa (15/6), masalah Partai Bharatiya Janata (BJP) di UP meningkat ketika kematian akibat pandemi melonjak menyusul perlawanan petani yang berkepanjangan terhadap reformasi pertanian. BJP memenangkan kursi lebih sedikit daripada oposisi dalam jajak pendapat badan lokal terbaru. Menurut Perusahaan Intelijen Data Global, Morning Consult, terjadi penurunan tajam pada peringkat Perdana Menteri India, Narendra Modi.
“BJP sedang mencari masalah. Meratakan masjid adalah hal yang ideal untuk mempolarisasi masyarakat,” kata Sekretaris Intezamia Masajid, S.M. Yaseen.
Kontroversi candi-masjid dapat mempolarisasi suara yang menguntungkan BJP karena 80 persen dari 20 juta orang UP beragama Hindu. Namun, Jain membantah bahwa petisi diajukan untuk menguntungkan BJP.
“Jika saya berniat untuk mempolarisasi, mengapa saya harus pindah ke pengadilan? Sebaliknya saya akan meminta partai politik untuk mengubah undang-undang,” ucap dia.
Kasus Masjid Babri diperiksa di pengadilan dan masjid itu dirobohkan. Sampai sekarang, kata Yaseen, tidak ada ketakutan di antara penduduk. Namun, pada tahun 2018 ada upaya untuk melanggar keamanan di Gyanvapi dan berbicara tentang Shahi Idgah. “Jika umat tidak mendapatkan keadilan dari pengadilan maka masyarakat mengambil hukum di tangan mereka sehingga yang memutuskan masyarakat bukan saya,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
