IHRAM.CO.ID, XINJIANG -- Lebih dari 40 negara mendesak Pemerintah China untuk mengizinkan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengakses langsung wilayah etnis Muslim di Xinjiang. Penyelidikan diperlukan untuk melihat kondisi nyata lebih dari satu juta orang warga setempat.
Dilansir dari Aljazirah, pernyataan bersama tentang China itu dibacakan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama negara-negara termasuk Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Sementara China membantah semua klaim penyiksaan terhadap warga Uighur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur,” kata pernyataan bersama itu.
“Kami mendesak China untuk mengizinkan akses langsung, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi,” tambahnya, merujuk pada Michelle Bachelet.
Bachelet mengatakan kepada dewan pada hari Senin bahwa dia berharap untuk menyetujui persyaratan untuk kunjungan tahun ini ke China, termasuk Xinjiang. Hal ini untuk memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur.
Jiang Yingfeng, seorang diplomat senior di misi Chinauntuk PBB di Jenewa, menolak pernyataan itu pada hari Selasa sebagai campur tangan yang didorong oleh "motif politik".
“Kami menyambut baik kunjungan Komisaris Tinggi ke Cina, ke Xinjiang. Kunjungan ini untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan berdasarkan apa yang disebut praduga bersalah, ” katanya kepada dewan tanpa memberikan batas waktu.
Pernyataan yang dipimpin Kanada mengutip laporan penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka. Kanada juga mengecam undang-undang yang diberlakukan setahun lalu di Hong Kong terhadap apa yang dianggap China sebagai pemisahan diri dan terorisme. Pengadilan pertama akan dimulai Ahad ini terhadap orang-orang yang ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut.
"Kami terus sangat prihatin dengan memburuknya kebebasan mendasar di Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan tentang situasi hak asasi manusia di Tibet," katanya.
"Sejak undang-undang keamanan nasional, Hong Kong telah menyaksikan perubahan dari kekacauan menjadi supremasi hukum,"tambahhya.
Pernyataan yang dibacakan oleh Kanada muncul beberapa jam setelah China dan sekutunya menyerukan penyelidikan independen atas penemuan sisa-sisa lebih dari 200 anak-anak Pribumi bulan lalu di lokasi bekas Sekolah Perumahan India Kamloops.
Langkah China membuat marah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang kemudian mengutuk apa yang disebutnya “pelanggaran sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia” di Xinjiang. Dia mengatakan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Kanada telah bekerja dari 2008 hingga 2015 untuk mengatasi penganiayaan terhadap penduduk Pribumi.
“Di mana komisi kebenaran dan rekonsiliasi China? Dimana kebenaran mereka? Di mana keterbukaan yang selalu ditunjukkan Kanada dan tanggung jawab yang diambil Kanada atas kesalahan mengerikan di masa lalu?” tanya Trudeau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika