IHRAM.CO.ID, NEW YORK— Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Ethiopia, Sudan dan Mesir untuk tetap berkomitmen pada pembicaraan tentang pengoperasian Bendungan Renaisans Agung Ethiopia (GERD).
PBB mendesak mereka untuk menghindari tindakan sepihak, sehari setelah Ethiopia mulai mengisi waduk di bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) raksasa itu.
Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas GERD pekan ini setelah negara-negara Arab meminta badan beranggotakan 15 orang itu untuk mengatasi masalah tersebut.
Ethiopia mengatakan bendungan di sungai Blue Nile itu sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pasokan listrik.
Namun, Mesir memandangnya sebagai ancaman besar bagi sungai Nil yang memasok air ke hampir seluruh wilayah negara itu.
Sudan, negara hilir lainnya, telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan bendungan dan dampaknya terhadap bendungan dan stasiun airnya sendiri.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendukung peran Uni Afrika dalam menengahi negara-negara tersebut, kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, kepada wartawan di New York.
"Yang juga penting, bahwa tidak ada tindakan sepihak yang akan merusak pencarian solusi. Jadi, penting bahwa orang-orang berkomitmen kembali untuk terlibat dengan itikad baik dalam proses pembicaraan bendungan itu," kata Dujarric pada Selasa (6/7).
Pada Senin, Menteri Irigasi Mesir mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari Ethiopia tentang dimulainya pengisian waduk di belakang bendungan untuk tahun kedua.
Mesir mengatakan pihaknya menolak tindakan itu dan menganggapnya sebagai ancaman bagi stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa, mengatakan pengisian GERD di Ethiopia berpotensi meningkatkan ketegangan.
Mereka juga mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan sepihak terkait bendungan.
Juru bicara Kementerian, Ned Price, mengatakan pemerintah Amerika Serikat menyerukan semua pihak untuk berkomitmen pada solusi negosiasi yang dapat diterima semua pihak.
Solusi perlu dipandu dengan contoh, tambah Dujarric. "Solusi ... telah ditemukan bagi pihak lain yang berbagi saluran air, yang berbagi sungai, dan itu didasarkan pada prinsip pemanfaatan yang adil dan wajar serta kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian yang signifikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika