Habib Zen juga menyatakan upaya menjaga keselamatan jiwa bersama dalam kerangka pengendalian COVID-19 di Tanah Air saat ini harus dilakukan secara komprehensif. Artinya, di satu sisi pemerintah melakukan pengetatan atau pembatasan, namun di sisi lain juga memikirkan dampak luas yang ditimbulkan-nya.
Di antara efek nyata yang kini dihadapi masyarakat adalah semakin terbatasnya akses mereka untuk mendapatkan sumber-sumber perekonomian. Bahkan sebagian masyarakat justru kehilangan pekerjaannya sehingga semakin memperburuk nasib mereka.
"Untuk itu, kami berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang seimbang dan matang agar masyarakat bisa tetap sehat, tapi juga tidak kelaparan atau bahkan dihadapkan ancaman kematian," kata Habib Zen.
Pernyataan serupa juga dikatakan Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. Dia menilai selama penerapan PPKM darurat banyak warga NU yang terkoyak perekonomiannya. Apalagi, mayoritas warga NU adalah bekerja di sektor mikro informal.
"Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran tak bisa bekerja atau pendapatannya anjlok," ujar Gus Yahya, sapaan akrabnya.
Dia berharap apabila pemerintah membuat kebijakan pengendalian COVID-19 pada saat bersamaan juga harus menyiapkan skema program yang bisa membantu nasib masyarakat, terutama golongan kecil.Menurut dia, banyak model perhatian yang bisa diberikan kepada masyarakat langsung seperti subsidi, bantuan sembako, uang tunai."Yang lebih penting adalah bantuan ini harus dikawal agar tidak ada penyimpangan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap-nya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
