IHRAM.CO.ID, YERUSALEM -- Israel meningkatkan jumlah izin kerja kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki menjadi sekitar 16 ribu. Ini merupakan upaya untuk menstabilkan krisis Otoritas Palestina, dan menjaga keamanan Israel.
Sekitar 87 ribu orang Palestina bekerja secara legal di Israel, dan 35 ribu lainnya bekerja di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Mereka biasanya melakukan pekerjaan tingkat rendah. Sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan konstruksi.
Sebagian besar izin baru atau sekitar 15 ribu izin akan dikeluarkan khusus untuk pekerja konstruksi. Sementara 1.000 izin lainnya akan diberikan untuk warga Palestina yang bekerja di hotel-hotel di seluruh Israel.
Pemerintah Israel yang dipimpin oleh sayap kanan Naftali Bennett, diperkirakan akan menyetujui rencana tersebut pekan depan. "Langkah ini adalah yang pertama dari serangkaian langkah yang saat ini sedang dipertimbangkan dalam pembicaraan antara pejabat Palestina dan Israel yang bertujuan membantu menopang kekuatan ekonomi Otoritas Palestina," kata Menteri Urusan Regional Israel Issawi Frej, dilansir Middle East Monitor, Jumat (30/7).
Kepala badan militer Israel yang bertugas menangani urusan sipil Palestina (COGAT) Ghassan Alian mengatakan, langkah ini akan memperkuat ekonomi Israel dan Palestina. Sebagian besar akan berkontribusi pada stabilitas keamanan di wilayah Yudea dan Samaria atau Tepi Barat.
"Stabilitas ekonomi adalah kunci untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut," ujar Alian.
Otoritas Palestina telah menghadapi sejumlah masalah, mulai dari kurangnya legitimasi, tantangan ekonomi, dan penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini telah memicu kekhawatiran di Tel Aviv.
Utusan AS Hady Amr awal bulan ini memberikan peringatan bahwa Otoritas Palestina sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berbahaya. Israel dilaporkan akan melakukan intervensi untuk membantu Otoritas Palestina dalam menangani krisis keuangan.
Pejabat AS meminta Israel untuk mencabut pembatasan terhadap Otoritas Palestina, yang mencakup pemotongan jutaan dolar dalam pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh negara pendudukan atas nama Otoritas Palestina. Meskipun Palestina berhak atas uang pajak, Israel menggunakan posisi istimewanya untuk memeras konsesi politik dari Otoritas Palestina melalui pengaturan. Setelah pemboman Israel pada Mei lalu di Gaza, para pejabat Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka berharap dapat memperkuat Otoritas Palestina.
“Perubahan yang paling diinginkan dalam pandangan saya adalah untuk memperkuat Otoritas Palestina sebanyak mungkin, dan tidak membiarkan Hamas menjadi salah satu yang menetapkan agenda, baik di wilayah Jalur Gaza maupun di Gaza sendiri,” ujar Menteri Pertahanan Benny Gantz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika