Dalam Kabinet Sjahrir (1946), Djuanda diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Tugasnya menyelenggarakan perhubungan setaraf dengan kereta api, hubungan pos, dan telegraf (PTT) lalu juga memulai memikirkan hubungan pelayaran laut.

Masih banyak jabatan lainnya yang diemban sebagai bentuk pelayanan publik Menjadi perdana menteri Pada 1957, dia menjadi perdana menteri Indonesia dibantu tiga orang wakil. Mereka adalah Hardi (PNI), Idham Chalid (NU), dan Leimena (Parkindo).

Ketika itu keadaan bangsa dan negara berbahaya serta terancam perpecahan. PM Djuanda berhasil menyelenggarakan musyawarah nasional yang berusaha menyatukan kembali dwitunggal Sukarno- Hatta.

Walaupun Djuanda sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesatuan dan ketertiban, separatisme selalu ada. Dia juga harus berperan sebagai Menteri Pertahanan yang tidak hanya berhadapan dengan kekuatan dan gerakan perpecahan di daerah, tetapi juga harus mengatasi gerom bolan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan tempat-tempat lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika