Kontribusi Kiai Ahmad juga terasa saat PBNU mulai memindahkan kantor pusatnya dari Surabaya, Jawa Timur, ke DKI Jakarta. Waktu itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 belum lama usai. Partai NU mendapatkan suara yang cukup signifikan.
Para tokoh Nahdliyin lantas berinisiatif untuk menggeser basis organisasi ini ke Ibu Kota. Akhirnya, sebuah bangunan di Jalan Menteng Raya Nomor 22 terpilih sebagai kantornya. Kepindahan kantor NU ke Jakarta itu berlangsung lancar antara lain berkat jasa seorang saudagar NU di Betawi, yakni H Djamaluddin Malik.
Lama kelamaan, kapasitas gedung di Jalan Menteng itu dirasakan tak lagi memadai. Sekretaris jenderal PBNU waktu itu, KH Saifuddin Zuhri lantas meminta bantuan KH Muhammad Dahlan untuk mencarikan kantor baru yang cukup representatif sebagai markas organisasi ini. Kiai Dahlan lantas berbincang dengan H Djamaluddin dan intelektual NU Syubchan ZE. Tercetuslah ide untuk memilih tempat di sekitar Jalan Raden Saleh.
Akhirnya, Kiai Dahlan menemukan gedung yang menurutnya ideal, yakni beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 164. Kiai Saifuddin Zuhri sempat meminta agar memilih tempat yang lain saja. Namun, sosok kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, itu akhirnya berhasil meyakinkan tokoh yang nantinya menjadi menteri agama RI ke-10 itu.
Sebab, Jalan Kramat Raya pada faktanya dihuni berbagai kantor organisasi ternama, semisal Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Masyumi. Apalagi, kawasan dekat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo itu juga strategis.
Maka kantor PBNU pun berdiri di sana, bahkan hingga hari ini. Dan, di sinilah peran Kiai Ahmad Abdul Hamid yang mengonsep corak bangunan markas Jam'iyah NU itu. Ia mengusulkan agar gedung setinggi sembilan lantai itu dibangun menyeru pai lambang NU, lintang songo. Sayangnya, sang kiai lebih dahulu wafat sebelum pembangunan proyek tersebut tuntas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
