"Meski tidak ada jawaban yang mudah untuk mengeluarkan militer dari kekuasaan tidak sah mereka, gerakan untuk melakukannya telah melibatkan persatuan yang luar biasa di antara semua rakyat Burma," tuturnya.

Win melanjutkan, sambil mengambil langkah-langkah untuk memberikan sanksi dan membela militer Burma, komunitas internasional juga harus membantu Pemerintah Persatuan Nasional untuk menjadi entitas yang layak, adil, dan berpusat pada hak asasi manusia.

"Satu-satunya cara untuk memahami penderitaan yang dialami begitu banyak orang adalah dengan menggunakannya untuk memberi tahu mereka yang berkuasa tentang cara membuat negara yang lebih baik untuk semua," katanya.

Kelompok itu juga mengatakan bahwa sejak militer Burma merebut kekuasaan negara itu pada 1 Februari, Rohingya telah menjadi masalah. Karena itu, BHRN mendesak semua negara di dunia untuk mengakui serangan terhadap Rohingya pada tahun 2017 sebagai genosida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika