REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) menilai bahwa vaksinasi untuk para santri sudah masif. Namun RMI PBNU memandang program vaksinasi perlu menyasar pesantren-pesantren kecil juga.
Ketua Pimpinan Pusat RMI PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin, mengatakan, sejauh pengamatan RMI vaksinasi untuk para santri sudah cukup masif dilaksanakan, terutama di pesantren-pesantren besar. Kehadiran Polri dan TNI serta Dinas Kesehatan cukup menolong upaya percepatan vaksinasi ini.
"Hanya saja RMI PBNU memandang perlu perhatian lebih terhadap pesantren-pesantren kecil, menengah dan yang dimiliki oleh kiai yang bukan figur publik, agar mendapatkan kesempatan akses yang sama terhadap vaksinasi," kata Kiai Rozin kepada Republika, Jumat (3/9).
Ia juga menyampaikan, ada beberapa kepala daerah, dalam hal ini bupati selaku ketua Satgas Covid-19 yang belum mengizinkan vaksinasi untuk santri usia 12-18 tahun. Kepala daerah itu beralasan vaksin masih terbatas, maka diprioritaskan untuk usia lainnya.
Ia menyampaikan, RMI menyarankan agar ada komunikasi dua arah antara pesantren dengan pemegang vaksin yakni TNI, Polri dan Dinas Kesehatan. Pesantren tidak perlu malu-malu untuk mengajukan vaksinasi santrinya.
"Sebaliknya, pemegang vaksin juga diharapkan proaktif berkomunikasi dengan pesantren," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, percepatan vaksinasi sangat penting sebagai ikhtiar untuk bisa segera mewujudkan herd immunity. Vaksinasi di lingkungan pesantren juga sangat strategis. Sebab, selain jumlah kiai dan santri yang sangat banyak, juga bisa mendorong kepercayaan masyarakat sekitar untuk ikut vaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika