Taliban: Afghanistan Tetap Berlakukan Hukum Syariat

Rabu , 08 Sep 2021, 12:42 WIB Reporter :Dwina Agustin/ Redaktur : Agung Sasongko
 Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban berbicara dengan wartawan selama konferensi pers di Kabul, Afghanistan, 06 September 2021. Taliban pada 06 September, mengklaim bahwa pengambilalihan Afghanistan mereka selesai setelah mereka merebut Panjshir, provinsi terakhir yang dipegang oleh pasukan perlawanan yang menentang Islamis. milisi. Panjshir juga merupakan pusat perlawanan terhadap kelompok Islamis selama rezim Taliban sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001.
Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban berbicara dengan wartawan selama konferensi pers di Kabul, Afghanistan, 06 September 2021. Taliban pada 06 September, mengklaim bahwa pengambilalihan Afghanistan mereka selesai setelah mereka merebut Panjshir, provinsi terakhir yang dipegang oleh pasukan perlawanan yang menentang Islamis. milisi. Panjshir juga merupakan pusat perlawanan terhadap kelompok Islamis selama rezim Taliban sebelumnya dari tahun 1996 hingga 2001.

IHRAM.CO.ID, KABUL --  Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menurut tafsirnya.

 

Terkait

“Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariat yang Suci," kata Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada .

Baca Juga

Akhundzada juga mengucapkan selamat kepada warga Afghanistan atas apa yang disebutnya pembebasan negara itu dari kekuasaan asing. Terlebih lagi Taliban baru saja mengumumkan sederet petinggi Taliban yang mengisi jabatan pemerintahan baru pada Selasa (7/9).

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kabinet pejabat telah dibentuk untuk menanggapi kebutuhan utama rakyat Afghanistan. Dia mengatakan beberapa kementerian masih harus diisi sambil menunggu perburuan orang-orang yang memenuhi syarat.

Nama-nama yang diumumkan untuk pemerintahan baru tidak memberikan tanda-tanda perdamaian kepada lawan-lawannya. Contoh saja Mullah Hasan Akhund yang ditunjuk sebagai perdana menteri.