IHRAM.CO.ID, ABUJA -- Ketua Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON), Alhaji Zikrullah Kunle Hassan, telah membentuk Komite Tetap Umrah. Panitia yang beranggotakan 15 orang ini diresmikan di kantor pusat NAHCON, Rumah Haji, Abuja.
Peresmian tersebut diketuai oleh Komisaris Operasi, Inspektorat dan Perizinan NAHCON, Alhaji Abdullahi Magaji Hardawa.
Dilansir di Vanguard Nigeria, Selasa (14/9), mandat Komite Tetap Umrah ini mencakup evaluasi terus-menerus terhadap kualitas pelayanan jamaah haji, mengusulkan perubahan kebijakan agar selaras dengan kenyataan yang ada, serta mengawasi semua hal terkait umrah dan masalah insidental lainnya.
Saat meresmikan kepanitiaan, ketua menjelaskan tindakan itu perlu dilakukan agar NAHCON dan komisi umrah berada di puncak pemantauan umrah untuk kepentingan jamaah. Alhaji Kunle Hassan menyatakan keyakinannya atas kompetensi ketua panitia dan anggota terpilih dalam melaksanakan tugas.
Dalam sambutannya usai pelantikan, Alhaji Hardawa mengapresiasi Ketua NAHCON atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini dengan bijaksana. Dia mengamati, umrah merupakan tugas penting dari industri yang menuntut tingkat kewajiban yang tinggi dari Komisi.
Ia lantas memuji mantan dewan yang memberi perhatian atas operasional dan pelaskanaan umrah yang dia amati. Dulunya, praktik ini penuh dengan kegiatan yang meragukan guna memperpendek jumlah calon jamaah untuk keuntungan maksimal.
Dia juga menegaskan kembali komitmen untuk tidak hanya mengkonsolidasikan pencapaian dewan tetapi juga membangun dari tempat mereka pergi.
Oleh karena itu, Alhaji Hardawa menginformasikan komite tetap akan selalu ada untuk memastikan jamaah dilindungi secara maksimal, menilai pelaksanaan umrah yang sedang berlangsung, mengatasi masalah yang muncul, dan membuat proposal kepada manajemen tentang penyesuaian kebijakan yang menangkap tren saat ini dan sedang berkembang.
Dia meminta semua anggota untuk tetap proaktif, mengumpulkan informasi tentang tren yang berkembang, maupun mengumpulkan semua pengalaman dalam memastikan kegiatan umrah tidak merosot.
Perlu diingat, NAHCON selalu mendorong jamaah umrah secara resmi meminta informasi tentang paket yang mereka bayar, sekaligus rincian layanan lengkap yang bisa mereka daparkan di bawah paket tersebut.
Dalam kasus pelanggaran obligasi, peziarah didesak untuk mengajukan keluhan kepada Komisi dengan bukti pelanggaran kontrak, agar NAHCON dapat mengadili masalah tersebut. Operator Tur juga harus mendokumentasikan persyaratan perjanjian yang dibuat dengan jamaah jika mereka menuntut lebih dari yang dibayarkan.
Sumber:
https://www.vanguardngr.com/2021/08/nahcon-chairman-constitutes-umrah-standing-committee/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
