IHRAM.CO.ID,SYDNEY--Kedutaan Besar Cina di Australia menolak 'tuduhan tak mendasar' terhadap Cina yang disampaikan menteri pertahanan dan luar negeri Australia dan Amerika Serikat (AS). Tuduhan ini diungkapkan dalam pertemuan Australia-U.S. Ministerial Consultation di Washington.
Dalam pernyataannya, Australia dan AS mengatakan khawatir dengan 'klaim maritim Cina yang luas di Laut Cina Selatan yang tak memiliki dasar hukum. Canberra dan Washington juga menekankan keinginan mereka untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan.
Pernyataan AS dan Australia disampaikan satu hari setelah kedua negara mengumumkan aliansi tiga negara bersama Inggris di Indo-Pasifik. Cina mengencam kemitraan tersebut karena akan meningkatkan perlombaan senjata.
Australia dan AS juga mengkritik penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang disahkan tahun lalu. Mereka mengatakan undang-undang tiu memperlemah sistem elektoral, menekan kebebasan media, dan merusak formula 'satu negara, dua sistem' yang disepakati saat Inggris menyerahkan kembali Hong Kong Cina pada tahun 1997.
Mereka juga mengungkapkan 'keprihatinan yang mendalam mengenai operasi penindasan Cina terhadap masyarakat Uighur. Etnis muslim yang tinggal di Provinsi Xinjiang. Kedutaan Besar Cina membantah tuduhan-tuduhan tersebut yang menurut mereka sebagai tekanan yang sia-sia.
"Langkah kecil untuk menekan Cina tidak akan berguna, hanya sandiwara yang dibuat-buat," kata juru bicara Kedutaan Besar Cina di Canberra dalam pernyataanya, Jumat (17/9).
"Kami dengan tegas menolak dan membantah tuduhan-tuduhan tanda dasar dan pernyataan salah terhadap Cina mengenai isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan dan isu-isu lain yang berkaitan dengan Cina," tambah kedutaan.
Sementara itu pemerintah Taiwan menyambut baik dukungan yang ditunjukan Washington dan Canberra. Taiwan menegaskan akan terus bekerja sama dengan AS dan Australia serta negara-negara lain yang sepemahaman.
"Di atas fondasi yang kokoh pemerintah kami akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Australia dan negara-negara yang sepemahaman untuk memperluas ruang internasional Taiwan, mempertahankan sistem demokrasi dan berbagi nilai-nilai," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Qu.