IHRAM.CO.ID, NEW YORK – Pakistan telah mengulangi seruannya kepada dunia untuk tidak meninggalkan Afghanistan setelah Taliban mengambil alih negara itu. Hal ini disampaikan ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan mitranya dari Pakistan di sela-sela Sidang Umum PBB.
Pertemuan di New York pada Kamis adalah pertemuan tatap muka tingkat tertinggi antara pemerintahan Biden dan pemerintah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan sejak presiden AS menjabat awal tahun ini.
Dalam sambutan singkatnya menjelang pertemuan, Blinken mengatakan pembicaraan akan berfokus pada Afghanistan dan pentingnya negara bekerja sama dan maju di Afghanistan. Blinken juga menghargai bantuan Pakistan dalam memfasilitasi kepergian AS dan warga negara lain dari Afghanistan menyusul perebutan Kabul oleh Taliban pada pertengahan Agustus lalu.
Pihak berwenang Pakistan mengatakan sejauh ini mereka telah memfasilitasi evakuasi lebih dari 13 ribu orang dari Afghanistan. Sebagian besar dari mereka adalah warga negara asing atau personel yang terkait dengan organisasi internasional.
Sebuah pernyataan kementerian luar negeri Pakistan pada pertemuan itu yang dirilis pada Jumat pagi mengatakan Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi telah berbicara dengan Blinken tentang realitas politik baru di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih.
“Sementara Taliban harus memegang komitmen mereka, komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk membantu rakyat Afghanistan menghadapi krisis kemanusiaan yang berkembang di Afghanistan,” kata pernyataan itu, dilansir Aljazirah, Jumat (24/9).
Qureshi berharap dunia tidak akan mengulangi kesalahan dengan melepaskan hubungan dengan Afghanistan. Pesan itu seraya menyerukan keterlibatan dan bantuan internasional untuk mencegah potensi krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Bantuan internasional menjanjikan lebih dari 1,1 miliar dolar Amerika pada sebuah konferensi di Afghanistan pekan lalu untuk mengatasi permasalahan di Afghanistan yang menyangkut kelumpuhan ekonomi dan krisis kelaparan. Taliban juga telah meminta sekitar 10 miliar dolar Amerika aset bank sentral Afghanistan yang disimpan di negara-negara asing agar dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini.
Seruan itu telah didukung oleh beberapa negara lain, termasuk Pakistan dan Uzbekistan. Pada Kamis, menteri luar negeri Pakistan juga mengulangi seruan Islamabad untuk penyelesaian politik inklusif di Afghanistan.
Awal bulan ini, Taliban mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Mohammad Hasan Akhund dengan etnis minoritas di posisi kekuasaan. Namun, pada Selasa, Taliban memperluas kabinet itu untuk memasukkan sejumlah wakil menteri baru yang beberapa di antaranya berasal dari etnis minoritas. Perempuan tetap tidak terwakili dalam struktur pemerintahan Taliban.
Pada Kamis, kementerian luar negeri Pakistan mengatakan langkah untuk memperluas kabinet adalah perkembangan positif. “Kami telah mencatat ekspansi di kabinet sementara dengan perwakilan dari kelompok etnis dan politik yang berbeda,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Asim Iftikhar pada jumpa pers di Islamabad.
“Ini adalah arah yang positif dan kami berharap mereka terus mengambil langkah-langkah menuju stabilitas,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
