"Pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," ujar La Nyalla lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9).

Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa pihak, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan.

"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ujar La Nyalla.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jamaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19. Adapun vaksin yang telah diakui pemerintah Arab Saudi, yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.

"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk

kepentingan keberangkatan umrah," ujar La Nyalla.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, ia yakin lobi yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik.

"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," ujar La Nyalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika