IHRAM.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan menolak gagasan dari Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang mengajukan agar Washington membangun kantor Konsulat di wilayah luar kota Yerusalem yang diduduki Palestina.
Dalam pertemuan bilateral pada bulan lalu di gedung Putin, Bennett menyarankan agar Konsulat AS yang berfungsi sebagai kedutaan de facto Amerika untuk Palestina dibuka kembali di wilayah pinggir Ramallah, setelah ditutup pada 2019. Namun, Biden nampaknya tidak tertarik dengan saran tersebut.
Awal bulan ini, laporan lain muncul bahwa Biden telah berulang kali mengangkat masalah ini selama pertemuan. Ia juga menekankan bahwa telah membuat janji selama kampanye pemilihan presiden untuk membuka kembali konsulat AS di Yerusalem.
Ketika Trump memindahkan kedutaan AS untuk israel dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem, konsulat untuk Palestina dimasukkan ke dalam kedutaan sebagai Unit Urusan Palestina. Langkah itu membuat marah warga Palestina, yang memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara di masa depan.
Proposal serupa untuk membuka kembali konsulat di luar perbatasan Yerusalem dilaporkan telah digembar-gemborkan oleh mantan PM Israel Benjamin Netanyahu. Pemerintahan AS yang dipimpin Trump sebelumnya juga menetapkan Abu Dis dan lingkungan lain di pinggiran Yerusalem sebagai wilayah ibu kota Palestina di masa depan. Namun, rencana tersebut memicu penolakan dari warga Palestina.
Israel sangat menentang gagasan pembukaan kembali konsulat. Sementara itu, Bennett bersikeras bahwa akan memiliki posisi yang jelas bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota untuk satu negara saja, yaitu Israel.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menggambarkan rencana Biden sebagai ide buruk. Menurut Lapid, membuka kembali misi akan mengirim pesan yang salah dan mungkin menggoyahkan koalisi pemerintahan Israel.
Menurut laporan media Israel, meskipun Biden awalnya berencana untuk membuka kembali konsulat sebagai bagian dari janji kampanyenya untuk memulihkan hubungan dengan Otoritas Palestina, AS telah menunda rencana ini sampai pemerintah Bennett meloloskan anggaran parlemen Israel pada November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika