"Tetapi juga untuk kembali mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi yang belum seratus persen normal ini, keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas yang paling utama," tutur dia.
Alpha menjelaskan, standar prosedur tersebut sangat detail dan komprehensif. Mulai dari petunjuk teknis strategi pembelajaran, konten pembelajaran, desain pembelajaran baik secara daring maupun PTM terbatas, hingga prosedur untuk sekolah, madrasah dan pesantren ketika menemukan kasus Covid-19.
"Dengan demikian, sekiranya akan dilakukan PTM terbatas, harus mengacu pada standar prosedur itu. Jika kasus Covid-19 di daerah tertentu masih belum menunjukkan angka penurunan, maka harus dilakukan secara daring," ungkapnya.
Alpha mengingatkan, dalam keadaan apapun, hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran berkualitas tidak boleh terputus dengan adanya pandemi. Sekolah harus menyesuaikan, misalnya, jika memang belum memungkinkan PTM, maka daring harus dilakukan. Sedangkan bila sudah memungkinkan, maka PTM terbatas dengan metode hibrida harus dilakukan.
"Keputusan apakah akan PTM terbatas atau tetap full daring harus mengukuti ketentuan pemerintah daerah. Dalam situasi ini, biasanya poemerintah daerah akan menunjuk sekolah-sekolah tertentu untuk melaksanakan uji coba PTM terbatas di daerah yang memungkinkan," tuturnya.
Majelis Dikdasmen, kata Alpha, tidak pernah secara khusus meminta sekolah dan madrasah Muhammadiyah untuk melakukan PTM terbatas atau daring. Dia menekankan, sekolah ataupun madrasah Muhammadiyah harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat. "Standar prosedur yang kami edarkan sudah memuat berbagai kemungkinan pilihan yang bisa diambil sekolah atau madrasah Muhammadiyah dengan memperhatikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
