"Mereka (Utsmaniyah) tidak melawan keyakinan kami, bahkan Madzhab kami (mazhab hukum Islam) pun tidak," lanjutnya.

Sebelumnya pada akhir September lalu, Macron menyatakan negara Aljazair tidak ada sebelum pemerintahan kolonial Prancis dan bahwa kolonisasi lain mendahului Prancis di negara itu. Pernyataan Macron itu sontak memicu banyak kecaman di Aljazair.

Presiden Aljazair Abdelmedjid Tebboune mengutuk pernyataan Macron sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima kepada para pejuang yang telah syahid. Ia juga memanggil Duta Besar negaranya untuk Prancis Antar Daoud untuk konsultasi dan menutup wilayah udara untuk pesawat militer Prancis yang digunakan terakhir dalam operasi anti-terornya di Sahel.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Ahad (10/10), Tebboune menceritakan laporan resmi tentang pembantaian Prancis terhadap hampir 4.000 jamaah selama era kolonial 1830-1962. Ribuan jamaah tersebut terbunuh ketika mereka melakukan aksi duduk di dalam Masjid Ottoman yang disebut Ketchaoua dalam upaya menghentikannya agar tidak diubah menjadi gereja.

Aljazair merupakan contoh terbaru dan paling berdarah dari sejarah kolonial Prancis di benua Afrika. Sekitar 1,5 juta orang Aljazair terbunuh dan jutaan lainnya mengungsi dalam perjuangan selama delapan tahun untuk kemerdekaan yang dimulai pada 1954.

Prancis juga telah melakukan genosida budaya terhadap Aljazair sejak 1830, menghancurkan sejarah Ottoman berusia 300 tahun di Aljazair dan identitas lokalnya sendiri, dan juga mengubah banyak monumen budaya dan agama di negara tersebut. Namun, Paris tidak pernah secara resmi meminta maaf kepada Aljazair sebagai sebuah negara atas kebijakan kolonialnya.

https://www.aa.com.tr/en/world/algerian-muslim-scholars-refute-macron-s-claims-on-ottomans/2389123

Ikuti Whatsapp Channel Republika