IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dan Asosiasi umroh haji sepakat keberangkatan umroh awal lebih fokus kepada skrining kesehatan. Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Agama akan berusaha jamaah kolompok terbang (kloter) pertama semuanya aman atau zero accident Covid-19.
"Karena ini akan dijadikan barometer oleh pemerintah Arab Saudi untuk keberangkatan berikutnya," kata Sekjen Amphuri Syatiri Rahman, saat dihubungi Republika, Rabu (20/10).
Maka, dalam forum group discussion (FGD) pemerintah dan asosiasi haji dan umroh itu sepakat bahwa yang akan berangkat di awal-awal itu yang sudah tervaksin dengan empat jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi. Vaksin yang diakui Saudi di antara moderna Faizer, Johnson and Johnson dan Astrazeneca.
Syatiri mengatakan, sebetulnya Vaksin Sinovac diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi kata dia, informasi terakhir jika berangkat menggunakan Vaksin Sinovac maka setibanya di Arab Saudi jamaah akan di karantina selama lima hari.
"Atau silakan menggunakan Sinovac tetapi harus ditambah Vaksin Booster dosis ketiga dari empat merek yang diakui oleh Arab Saudi," katanya.
Syatiri menuturkan, jika umrah resmi dibuka, asosiasi akan mengirim tim advance dari masing-masing pengurus penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) berangkat lebih awal. Hal ini sudah disepakati oleh semua pengurus dari PPIU dan memastikan bahwa vaksin da sertifikatnya asli termasuk vaksin meningitis juga bukunya asli.
"Jadi semua dalam kondisi yang asli. Makanya kita sepakat pengurus dulu yang berangkat supaya memunculkan trust pemerintah Arab Saudi bahwa dari Indonesia aman," katanya.
Menurutnya selain pengurus PPIU jamaah juga bisa ikut terbang pada kloter pertama umrah di masa pandemi ini. Jamaah yang bisa ikut berangkat pada kloter pertama adalah jamaah yang sudah memenuhi syarat.
"Jadi kita sepakat untuk pemberangkatan awal ini sebaiknya para pengurus saja kalau misalnya ada beberapa jamaah yang mau ikut silakan tetapi yang sudah tervaksin oleh empat jenis vaksin yang diakui Arab Saudi," katanya.
Menurutnyan, kenapa skema ini disepakati, tujuannya untuk membangun kepercayaan kepada Kerajaan Saudi Arabia. Karena kata dia jika Kerajaan Saudi Arabia telah percaya maka keberangkatan jamaah selanjutnya akan berjalan lancar.
"Jadi supaya Arab Saudi percaya kepada kita sehingga gelombang berikutnya atau kelompok terbang berikutnya aman dan bisa diterima dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika