"Menurut saya ini perlu ada peta jalan ke depan. Misalkan, 15 tahun dari sekarang sudah tidak ada subsidi, maka siapkan upaya yang lain. Misal, orang yang mau daftar haji setorannya tidak terlalu besar karena bisa saja itu difungsikan di tempat lain oleh masyarakat," lanjutnya.
Tak hanya itu, ia berharap dialog yang interaktif bisa dilakukan oleh dua lembaga ini bersama ulama, asosiasi jamaah haji, serta DPR dan pengamat haji atau para ahli. Pembicaraan seputar haji baiknya dilakukan jauh hari, tidak hanya menjelang pengambilan keputusan.
Dialog interaktif yang dimaksud bertujuan menjadikan pembicaraan itu sebagai usaha untuk sama-sama memahami kompleksitas masalah haji. Adapun usulan lain yang disampaikan adalah pemerintah diharap membuka komunikasi kepada publik tentang pelaksanaan haji.
Dadi menyebut komunikasi ini bisa dimaksimalkan, utamanya oleh BPKH selaku lembaga yang mengelola dana haji. "Yang sering kali bikin kisruh setiap ada pembahasan soal haji karena sejauh ini komunikasinya masih kurang maksimal. Sehingga, selalu ada pertanyaan dari masyarakat kemana dana haji ini," ujar dia.
Selain membuka komunikasi, ia menyarankan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini bisa dilakukan berkaca pada lembaga lainnya, seperti KPK, yang mampu membangun isu pemberantasan korupsi di hati masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
