IHRAM.CO.ID, KABUL -- Taliban ingin membawa perubahan pada formasi kabinet Imarah Islam yang didominasi laki-laki, non-inklusif dan tanpa anggota perempuan. Wakil juru bicara Emirat Islam, Bilal Karimi, mengatakan pada Jumat (5/11) bahwa upaya tengah dilakukan untuk menunjuk pejabat yang profesional ke dalam kabinet di bawah kepemimpinan Taliban tersebut.
"Kabinet masih dalam proses penyelesaian. Kabinet ini akan dilengkapi dengan para pakar dan talenta yang mewakili berbagai aspek masyarakat, mereka akan dimasukkan," kata Karimi, dilansir di Tolonews, Sabtu (6/11).
Sementara itu, warga Afghanistan mendesak Imarah Islam untuk membentuk tentara yang kuat dan memasukkan mantan anggota pasukan keamanan negara itu.
"Para prajurit yang mengabdi pada negara dan tidak mengkhianatinya harus kembali dan bergabung dengan pasukan keamanan nasional," kata Masbah Zaland, seorang penduduk Kabul.
Meski telah membentuk kabinet, namun masyarakat internasional belum mengakui pemerintahan yang berkuasa tersebut. Komunitas internasional dan negara-negara di kawasan telah berulang kali meminta pejabat Imarah Islam untuk bekerja dalam pembentukan pemerintah yang inklusif di Afghanistan dan untuk menegakkan hak asasi manusia.
Sementara itu, para analis politik menawarkan berbagai perspektif. Seorang analis politik, Janat Fahim Chakari, mengatakan pemerintah dari gerakan Taliban saat ini adalah inklusif. Menurutnya, pemerintahan ini dibuat dalam keadaan darurat dan oleh karena itu dalam proses menjadi stabil dari sebuah situasi kritis.
"Kalau di sana tidak ada orang-orang elit dan profesional di pemerintahan, maka masih belum inklusif," kata Mohammad Isa Ishaqzai.
Negara-negara kawasan dan dunia telah menyerukan pada Imarah Islam agar membentuk pemerintahan yang inklusif yang mewakili semua aspek masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika