Otoritas Palestina, ungkapnya, menghadapi defisit keuangan sebagai akibat dari tindakan Israel. Selain itu, Palestina juga mengalami penurunan pendanaan internasional dan Arab dalam dua tahun terakhir, dan penurunan ekonomi lokal akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, kebutuhan pengeluaran tetap sama meskipun kekurangan keuangan.
"Kami menjalankan kewajiban kami, mendukung Jalur Gaza dan membantu Yerusalem, serta di berbagai daerah di mana orang-orang Palestina berada," kata Shtayyeh.
Beberapa laporan pers telah menyarankan bahwa pemerintah Palestina mungkin mengurangi gaji pekerja sektor publik dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan.
"Kami berharap tahun depan akan lebih baik. Ada janji Arab untuk melanjutkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait dan Qatar, serta Aljazair," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan dilanjutkannya proses politik untuk negosiasi antara Palestina dan Israel, dia mengatakan bahwa tidak ada kemajuan praktis di bidang ini. Menurutnya, ada kekosongan politik dan tidak ada inisiatif politik untuk mengisi kekosongan itu. Karena itu, kata dia, pemerintah AS harus memenuhi janjinya, termasuk dalam panggilan telepon antara Biden dan Presiden Mahmoud Abbas.
Shtayyeh juga menuduh pemerintah Israel menolak untuk terlibat dalam upaya mencapai perdamaian, setelah komentar Perdana Menteri Naftali Bennett menolak kemungkinan negara Palestina. Ia lantas menjawab tentang penurunan tajam yang dilaporkan dalam popularitas Otoritas Palestina (PA) di antara orang-orang Palestina.
Ia mengatakan, kegagalan untuk mencapai hasil politik apapun di lapangan sebagai akibat dari kebijakan Israel tidak diragukan lagi membatasi popularitas PA.
"Kami tahu apa yang menggelitik sentimen masyarakat umum tetapi kami tidak mencari popularitas, kami memiliki visi politik nasional yang kami perjuangkan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika