"Untuk mengecualikan insiden, Federasi Rusia serta negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara tidak akan melakukan latihan militer atau kegiatan militer lainnya di atas tingkat brigade di zona dengan lebar dan konfigurasi yang lebih luas di setiap sisi perbatasan Federasi Rusia dan negara-negara dalam aliansi militer dengannya, serta para pihak yang menjadi anggota NATO," usul Rusia dalam rancangan perjanjiannya.

Selain itu, rancangan Rusia mendorong para pihak untuk secara teratur dan sukarela bertukar penilaian ancaman kontemporer dan tantangan keamanan. Moskow pun mengharapkan kedua belah pihak saling menginformasikan tentang latihan dan maneuver militer serta mempertahankan ketentuan doktrin militer mereka.

Saat ini Rusia dan NATO sedang terlibat ketegangan di wilayah Ukraina. NATO, termasuk di dalamnya Amerika Serikat (AS), telah menjamin dukungan penuh pada Kiev untuk menghadapi potensi serangan Moskow. Ukraina sebenarnya bukan anggota NATO.

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta jaminan Barat bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi lebih lanjut ke Ukraina. Menurutnya, langkah semacam itu menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Moskow. Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.  

Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina, terutama di Donbass. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Minsk Agreements. Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika