IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 telah siap sepenuhnya untuk digelar pada 22-23 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU, Imam Azis mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah dikonfirmasi akan hadir dalam acara akbar warga nahdliyin tersebut.
“Semua sudah siap semua. Dari kepresidenan kita sudah diberitahu bahwa presiden siap hadir. Wakil presiden juga siap hadir pada saat pembukaan sampai penutupan. Jadi alhamdulillah kita sudah tidak ada maslaah apa-apa,” ujar Imam saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (19/12).
Dia pun menegaskan bahwa Muktamar NU yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam rapat terakhir, menurut dia, panitia juga telah mempersiapkan transportasi dan akomodasi muktamirin, serta lokasi sidang Muktamar.
Semula perhelatan musyawarah tertinggi NU ini dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021. Namun, tiba-tiba diubah lagi menjadi 22-23 Desember 2021. Menurut Imam, muktamar dimajukan lagi karena adanya permintaan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penanganan Covid-19.
“Jadi, semuanya berharap bahwa muktamar dimajukan satu hari, sehingga tanggal 23 selesai. Tapi, pada 24 Desembernya masih ada acara penutupan sederhana di UIN dan kemudian kita melaksanakan sholat Jum’at di masjid UIN,” ucapnya.
Selain itu, Imam juga menjelaskan, panitia sudah membentuk Satgas Covid-19 khusus untuk penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU yang diketuai oleh dr Makky Zamzami. Menurut dia, Satgas khusus ini di antaranya bertugas untuk menjaga kontak fisik muktamirin dengan presiden dan wapres.
“Tugas khusus itu harus memastikan seluruh peserta, terutama yang bersentuhan langsung dengan presiden maupun wapres itu wajib menggunakan PCR,” kata Imam.
Dalam acara pembukaan di Pondok Pesantren Darussaadah, menurut dia, peserta yang hadir secara offline juga akan dibatasi 500 orang dengan kapasitas ruangan 2000 orang. Sedangkan peserta muktamar lainnya akan menyaksikan acara pembukaan lewat layar lebar yang disediakan di Kampus UIN Raden Intan II, Kampus Universitas Lampung, dan Kampus Universitas Malahayati.
“Semua yang terlibat di dalam acara itu minimal itu sudah mengikuti vaksin satu kali. Kalau belum, panitia akan menyediakan vaksin,” jelasnya.
“Jadi, kita betul-betul memperhatikan prokes dalam rangka mencegah penularan covid-19,” imbuhnya.
Dalam ajang lima tahunan ini, nahdliyin juga akan memilih nahkoda terbaik untuk memimpin NU ke depan. Sejauh ini hanya terdapat dua kandidat kuat ketua umum PBNU yang bakal bersaing di Muktamar ke-34, yaitu KH Said Aqil Siroj dan KH Yahya Cholil Staquf. Namun, saat waktu pelaksanaan muktamar semakin, muncul lagi dua kandidat yang mengemuka, yaitu KH Asad Said Ali dan KH Marzuki Mustamar.
Said Aqil Siroj merupakan calon petahana. Said adalah Ketum PBNU saat ini dan sudah menjabat selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2015-2020. Said Aqil adalah kiai NU yang lahir di Cirebon, Jawa Barat, 3 Juli 1953.
Sedangkan Yahya Cholil Staquf merupakan tokoh NU yang pernah menjadi juru pembicara Presiden RI ke-34 KH Abdurrahman Wahid atau Gus dur. Ia adalah seorang kiai NU yang lahir di Rembang pada 16 Februari 1966.
KH Marzuki Mustamar juga merupakan tokoh NU yang masuk dalam bursa Ketum PBNU. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Jawa Timur. Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad Malang ini lahir di Blitar pada 22 September 1966.
Sedangkan KH As’ad Said Ali adalah Mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN). Tokoh NU ini lahir di Kudus pada 19 Desember 1949. Sebelumnya, ia juga pernah mencalonkan diri pada Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015 lalu.
Namun, Imam menolak untuk menanggapi munculnya kandidat baru menjelang Muktamar NU. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menyukseskan muktamar. “Pokoknya berapapun kandidatnya kita siap untuk melaksanakan muktamar NU,” ujar Imam.
Dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU, tambah dia, biasanya nanti akan ada proses penjaringan terlebih dahulu. Jika ada kandidat yang tidak memenuhi batas minimal suara, maka akan gugur dengan sendirinya.
“Kalau misalnya suara minimal itu diperoleh, dia bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap pencalonan. Kalau tidak, ya sudah dia akan berhenti di tahap penjaringan saja,” jelas Ketua PBNU ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika