Langkah itu dilakukan ketika anggota partai oposisi mempertanyakan sikap diam Perdana Menteri Narendra Modi tentang masalah ini.

 

Sebuah pertemuan agama Hindu diadakan pekan lalu di kota Haridwar di negara bagian Uttarakhand, di mana umat Islam secara terbuka menjadi sasaran para pemimpin Hindu yang telah berkumpul untuk acara tiga hari itu.

 

Dalam program terpisah yang diadakan di New Delhi pada 19 Desember, para pemimpin Hindu juga menyerang Muslim dan bersumpah mati demi untuk menjadikan India sebagai negara Hindu.

 

"Acara dan pidato yang disampaikan ... bukan hanya pidato kebencian tetapi merupakan seruan terbuka untuk pembunuhan seluruh komunitas," kata pengacara dalam suratnya.

 

“Pidato para pembicara menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi persatuan dan integritas negara kita, tetapi juga membahayakan kehidupan jutaan warga Muslim,” tambah mereka.

 

Setelah video majelis agama menjadi viral minggu lalu di media sosial, polisi mendaftarkan kasus terhadap mantan ketua Dewan Wakaf Pusat Syiah di Uttar Pradesh, Wasim Rizvi, yang baru saja masuk agama Hindu dan dikenal dengan nama Jitendra Narayan Tyagi.

 

Partai Kongres oposisi juga mengecam pemerintah menyusul serangan terhadap gereja-gereja dan diamnya Perdana Menteri Modi.

 

“India menjadi contoh betapa cepatnya demokrasi dapat runtuh ketika institusi gagal,” ujar Mallikarjun Kharge, pemimpin oposisi di majelis tinggi parlemen, atau Rajya Sabha pada Senin.

 

Pemimpin Kongres Senior dan mantan Menteri Dalam Negeri P Chidambaram mempertanyakan sikap diam perdana menteri atas pidato kebencian dan serangan terhadap minoritas di negara itu.

 

Anggota dari berbagai organisasi mahasiswa juga mengadakan protes di luar gedung Uttarakhand Bhavan di New Delhi terhadap pertemuan kebencian Haridwar. 

 

Asosiasi Pelajar Seluruh India (AISA), Federasi Pelajar India (SFI), Gerakan Persaudaraan dan organisasi lainnya menuntut penangkapan Yati Narasinghanand dan para pemimpin Hindutva lainnya yang menyerukan genosida terhadap Muslim.

 

Sementara itu, polisi di negara bagian Uttarakhand pada hari Minggu menambahkan nama Annapurna Maa, alias Pooja Shakun Pandey dan sekretaris jenderal Hindu Mahasabha; dan Dharamdas Maharaj dalam First Information Report (FIR), sebuah dokumen yang disiapkan oleh polisi ketika mereka menerima informasi tentang dilakukannya pelanggaran yang dapat diidentifikasi,

 

Direktur Jenderal Polisi Uttarakhand Ashok Kumar mengatakan kepada media lokal bahwa penyelidikan sedang berlangsung. 

 

Namun sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan.