Partai Macron, selama beberapa tahun terakhir, secara bertahap meningkatkan kebijakan anti-Muslim pemerintahnya. Hal ini mencakup penutupan sekolah-sekolah Muslim, masjid, badan amal Islam, organisasi yang memantau Islamofobia, penerbit, bahkan menekan masjid untuk menandatangani piagam yang melarang berbicara tentang diskriminasi dan rasisme yang dihadapi masyarakat.
Pembela hak asasi manusia Prancis, Elias d'Imzalene, menyebut kebijakan Macron sebagai "radikalisasi" negara Prancis. Hal tersebut telah menghasilkan konsensus luas yang menargetkan populasi Muslim di negara itu.
D'Imzalene percaya, ketika kebijakan pemerintah Prancis terhadap komunitas Muslim diambil secara keseluruhan, itu sama dengan upaya untuk mengurangi pengaruh Islam di antara para praktisinya.
"Dengan menghapus CFCM dan membentuk badan baru, Pemerintah Prancis dan dinas keamanan akan memilih 'perwakilan' komunitas Muslim, dengan kriteria pertama pengkhianatan terhadap komunitas Muslim dan prinsip-prinsipnya," kata d'Imzalene.
Pendekatan Macron terhadap Muslim, kata d'Imzalene, merupakan "bukti" bahwa sekularisme Prancis sekali lagi berhubungan kembali dengan disposisi kolonialnya. Alasannya, untuk menjaga diri, adat istiadat dan kepercayaan, serta dan kontrol agama dan penganutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
