IHRAM.CO.ID, MAKKAH—Menteri Haji dan Umroh Saudi Dr. Tawfiq Al-Rabiah telah menyerukan kerjasama lebih antara sektor swasta dan publik untuk memperluas layanan kepada peziaran dan jamaah Dua Masjid Suci. Pekan lalu, menteri telah bertemu dengan para investor di Ruang Dagang Mekah (Makkah Chamber of Commerce) dan menekankan pentingnya kerja sama antar sektor untuk membawa pemulihan ekonomi Kerajaan dari keterpurukan karena pandemi.
Ahmed Bajaiffer, seorang investor di perusahaan Umroh, mengatakan kepada Arab News bahwa dalam rangka memperluas kerja sama antara sektor swasta dan publik, dimungkinkan untuk mengalokasikan tugas pengawasan yang dipercayakan kepada Kementerian Haji dan Umrah kepada perusahaan swasta. Ini termasuk perusahaan penerimaan bandara, perusahaan pengawasan, perusahaan yang memantau pelanggaran dan mengenakan denda, dan perusahaan penanganan darat.
Salah satu ide yang sedang dibahas adalah untuk membentuk Dana Pembangunan Haji dan Umrah yang berdaulat dan berafiliasi dengan negara, kata Bajaiffer. “Dana tersebut akan mendukung inisiatif sektor swasta dengan imbalan kemitraan investasi yang mengelola semua detail sektor,” katanya.
Bajaiffer mengatakan tengah berupaya memaksimalkan perjalanan umrah sebagai pengalaman yang tidak terlupakan, dengan memperkaya waktu kunjungan jamaah ke situs-situs ikonik Kerajaan. “Sekarang ada lebih banyak kelonggaran bagi ide dan inovasi untuk memberikan layanan yang lebih baik, berdasarkan sektor yang sepenuhnya dinasionalisasi,” kata dia.
Kepala Konvensi Haji dan Umroh Dunia Mohsin Tuttla mengatakan kepada Arab News, “Sebelum COVID-19, kami menyaksikan pertumbuhan tahunan 10 persen dalam jumlah peziarah, dengan angka tercatat diperkirakan sekitar 18 juta jamaah umrah pada 2019, berhasil tumbuh sejalan dengan Visi 2030 yang digariskan angka perkiraan.”
“Penipisan jumlah haji karena COVID-19 dan variannya telah melumpuhkan ekosistem pendukung yang telah mendukung kelancaran operasi haji dan umroh,” sambungnya.
Tuttla mengatakan bahwa amanat Visi 2030 untuk kinerja haji dan umrah sering disalahpahami, dengan menyebut penerimaan pajak sebagai fokus utama. Faktor-faktor yang menghambat industri ini, kata dia, termasuk hutang berantai, ketidakpastian dalam membuat dan memberikan komitmen paket, pelanggaran kepercayaan di seluruh ekosistem haji dan umrah, hilangnya talenta berpengalaman, dan profesional haji dan umrah, dan tidak adanya jaminan mekanisme untuk memfasilitasi perjalanan haji ke Arab Saudi dengan aman dan kembali.
“Setelah mengidentifikasi tantangan inti yang membatasi kebangkitan kembali oleh sektor swasta, kami dapat mulai merancang strategi praktis untuk membantu meremajakan sektor haji dan umrah,” kata Tuttla.
“Sebagai sebuah ekosistem, kita perlu mengidentifikasi di mana semua pelanggaran kepercayaan tetap ada dan bagaimana memulihkan kepercayaan, menarik investor baru ke dalam mengoperasikan layanan inti atau menyediakan paket bailout sehingga sektor yang terkena dampak terburuk dapat memulai kembali,” ujarnya menambahkan.
Tuttla mengatakan bahwa industri ini juga membutuhkan lembaga pendidikan untuk menyediakan kursus dan sesi induksi untuk membantu memenuhi syarat dan melatih staf baru. Yang terpenting, risiko kesehatan harus diminimalkan dan mekanisme dikembangkan untuk menjamin perjalanan aman jemaah dari rumah mereka dan kembali lagi, tegasnya.
Ketua Komite Haji dan Umroh Nasional, Mazen Darrar, mengatakan bahwa sektor swasta dapat membantu menyediakan layanan untuk semua jemaah, memastikan bahwa layanan diberikan secara profesional dan terhormat yang mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Kerajaan dan citra terhormat di melayani para peziarah.
“Visi 2030 bertujuan untuk meningkatkan jumlah peziarah dan pengunjung melalui banyak langkah, mungkin yang paling menonjol adalah untuk menarik investor ke sektor ini dengan memfasilitasi dan menyatukan mekanisme kerja dalam koordinasi dengan berbagai otoritas dan memberikan jaminan yang berkontribusi pada keberlanjutan pekerjaan mereka,” ujarnya.
sumber:
https://www.arabnews.com/node/1984866/saudi-arabia
Ikuti Whatsapp Channel Republika