IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) akan mengatur jadwal keberangkatan umroh jamaah dari setiap travel setelah 11 dari 25 tim advance terpapar Covid-19 varian baru Omicron. Pengaturan ini untuk menyusaikan hotel sebagai tempat karantina yang jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya jamaah umroh.
"Tetap harus ada pembatasan, karena kalau tidak ada pembatasan bakal repot. Apa ukuran nya. Kita akan melihat kapasitas untuk karantina," kata Dirjen PHU Hilman Latief saat ditemui setelah rapat dengan Komisi VIII, Senin (12/1/2022).
Menurut data Kemenag jumlah jamaah tidak sebanding dengan hotel-hotel karantina yang ada di sekitaran bandara. Setiap orang yang baru pulang dari luar negeri termasuk jamaah umroh harus masuk hotel untuk karantina.
"Karantina di hotel yang disediakan sekarang di atas sekitar 14 ribu sampai 16 ribu kamar dari 143 hotel," katanya.
Hilman memastikan, setelah selesai rapat dengan dewan di DPR, pihaknya akan membahas berapa idealnya perharinya jamaah diberangkatkan dari masing-masing travel. Melihat jumlah hotel sebagai tempat karantina tidak sebanyak jamaah.
"Nah itu yang harus kita atur. Jadi jangan sampai PPIU terlalu jor-joran nanti pas mau karantina malah pusing tidak ada tempat, baik di Saudi, maupun di Indonesia," katanya.
Hilman mengaku belum bisa menyebutkan berapa jumlah jamaah umroh harus diberangkatan setiap harinya. kata dia, malam ini pihaknya akan membahasnya dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU).
"Nah ini mau di rapatkan nanti malam dengan PPIU agar mereka bisa mengatur jumlah orang yang 'menageble' secara perorangnya bisa diatur," katanya.
Firman mengatakan, dengan ada pengaturan itu, misalnya dalam satu minggunya itu Kemenag bisa berangkatkan jamaah umroh dalam tiga gelombang. Atau minimalnya bisa juga dua hari sekali.
"Meskipun tak jamin karena maskapai berlomba-lomba nih," katanya.
Firman menegaskan, pada kondisi saat ini, umroh juga di hadapan dengan respon pasar yang tinggi. Untuk itu bagaimana kebijakan pemerintah ini tidak mengganggu pasar umroh yang sedang berjalan positif.
"Jadi kita ini harus berhadapan dengan situasi market yang sangat terbuka. Kita juga mau membatasi tidak bisa, karena maskapai tentu belum bisa kalau kita batasi. Saya khawatir jadi masalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika