Selasa 01 Mar 2022 21:43 WIB

Jeddah Kabulkan Perceraian dengan Pengembalian Mahar Penuh

Pengadilan Jeddah perintahkan pengantin wanita kembalikan mahar suami

Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
Ilustrasi Perceraian. Pengadilan Jeddah perintahkan pengantin wanita kembalikan mahar suami
Foto: Republika/Prayogi
Ilustrasi Perceraian. Pengadilan Jeddah perintahkan pengantin wanita kembalikan mahar suami

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH — Pengadilan Agama di Jeddah telah memerintahkan seorang pengantin wanita Arab Saudi untuk mengembalikan mahar dan emas kepada pengantin pria. 

Hal ini terjadi ketika pengantin wanita tidak bersedia untuk memulai kehidupan pernikahannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati pada saat akad nikah.  

Baca Juga

Pernikahan keduanya telah berjalan selama tiga bulan. Kemudian Pengadilan mengizinkan perceraian keduanya, setelah pengantin pria mengajukan gugatan cerai. 

Berdasarkan sumber pengadilan, bahwa pengantin pria telah menyatakan dalam gugatannya, bahwa dia menikahi seorang gadis universitas dan memberinya mahar sebesar 50 ribu riyal (Rp 191 juta) dan satu set perhiasan emas. Disepakati bahwa pesta pernikahan akan berlangsung dalam waktu singkat. 

“Ada banyak masalah di antara kami, dan saya tidak dapat berkomunikasi dengannya melalui telepon atau WhatsApp karena dia memblokir saya,” kata pengantin pria dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (1/3/2022). 

“Saya ingin pengantin wanita mematuhi perjanjian untuk mulai hidup bersama di rumah pernikahan baru kami atau mengembalikan mas kawin dan emas yang diberikan kepadanya,” tambahnya 

Dia menyampaikan hal tersebut dalam petisi sambil menunjukkan bahwa dia telah mencoba menghubungi ayahnya untuk sebuah resolusi, tetapi tidak berhasil. 

Selama persidangan, pengadilan menyampaikan argumen pengantin pria kepada pengantin wanita dan ayahnya. Jawaban sang ayah adalah bahwa mempelai pria selalu ingin berdua dengan istrinya selama berjam-jam dalam jangka waktu yang lama dan bahwa perilakunya membuatnya membencinya.  

Dia juga mencatat bahwa putrinya belum siap untuk mulai tinggal dengan pengantin pria sampai setelah menyelesaikan studi universitasnya, dan itu akan memakan waktu dua tahun lagi. 

Menanggapi hal ini, mempelai pria menyatakan bahwa ucapan sang ayah bahwa dia biasa duduk berdua dengan mempelai wanita adalah benar, tetapi pernyataannya bahwa sang mempelai wanita mulai membencinya tidaklah benar.  

Pengantin pria juga bersaksi di depan pengadilan, bahwa pengantin wanita tidak  ingin memiliki anak kecuali ada kontrak baru dengan syarat dan ketentuan tertentu. 

Dalam sesi pengadilan jarak jauh di mana pengadilan mendengarkan saksi dari kedua belah pihak, pengantin pria mengatakan kepada pengadilan bahwa dia tidak keberatan untuk menceraikan istrinya dengan syarat mengembalikan seluruh mahar dan set emas. 

Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan mempelai wanita dan ayahnya untuk mengembalikan mahal dan emas tersebut. 

Jumlah mahar ditransfer ke pengantin pria melalui transfer bank. Pemuda itu menegaskan di depan pengadilan bahwa dia telah menerima emas dan jumlah mahar, dan karenanya pengadilan memutuskan kontrak pernikahan mereka.  

Pengadilan juga memutuskan bahwa pengantin wanita harus menyelesaikan masa tunggu yang sah (iddah) setelah perceraian.  

Sementara itu, pengacara Nujoud Qassem mengatakan bahwa ada preseden yudisial dalam kasus ini. Dia mencatat bahwa pengadilan menerapkan ketentuan khula dalam kasusnya dan juga kepada pengantin pria.  

Di bawah khula, diperbolehkan bagi wanita, yang ingin memutuskan kontrak pernikahannya, untuk melakukannya dengan campur tangan pengadilan. 

“Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bahwa pengantin wanita menunda penyelesaian prosedur pernikahan dan mengakibatkan kerugian finansial bagi pengantin pria. Hal ini mendorong pengadilan untuk mewajibkannya mengembalikan apa yang telah dibayar pengantin pria kepadanya dalam bentuk mahar dan perhiasan,” katanya.  

Nujoud menunjukkan bahwa Kementerian Kehakiman mewajibkan pengadilan Syariah untuk tetap berpegang pada prinsip rekonsiliasi dalam kasus-kasus status pribadi serta berusaha untuk mempersempit pandangan sebanyak mungkin untuk mencapai rekonsiliasi atau persetujuan kedua pihak di pengadilan terkait perpisahan mereka.

 

Sumber: saudigazette 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement