IHRAM.CO.ID,NEW YORK -- Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk PBB Lana Nusseibeh pada Rabu (2/3) mendesak Taliban di Afganistan untuk membiarkan anak perempuan masuk ke ruang kelas, dengan mengatakan bahwa mendidik perempuan sepenuhnya sesuai dengan Islam.
Nusseibeh mengatakan, UEA mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan, yang menghadapi pembatasan pendidikan dan kesempatan kerja. Hal ini berlaku semenjak Taliban mengusir pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS) dan kembali berkuasa Agustus lalu.
Dia berbicara dengan wartawan bersama duta besar PBB dari Norwegia, Albania, dan Brasil sebelum UEA memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB pertamanya semenjak mengambil alih kepresidenan bergilir 15 anggota badan itu.
“Agama tidak bisa digunakan untuk membenarkan ideologi ekstremis atau untuk memaafkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan,” kata Nusseibeh di New York dilansir dari laman National News pada Kamis (3/3).
“UEA mendukung perempuan dan anak perempuan Afghanistan dan ketika mereka menuntut hak mereka untuk bekerja, mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, yang sepenuhnya sesuai dengan agama Islam dan budaya kita,” lanjutnya.
Adapun Taliban telah membatalkan pencapaian hak-hak perempuan yang dicapai selama dua dekade keterlibatan asing di negara itu, mengecualikan banyak perempuan dari tempat kerja dan membatasi perjalanan kecuali jika ditemani oleh kerabat dekat laki-laki.
Sebagian besar anak perempuan dilarang bersekolah di luar usia 12 atau 13 tahun. Kelompok tersebut mengatakan bahwa semua anak perempuan akan diizinkan kembali ke ruang kelas pada akhir Maret.
“Kami sangat berkomitmen untuk mempertahankan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki akses penuh ke pendidikan, tempat kerja dan kehidupan publik dan akan dengan penuh semangat mengejar tujuan ini,” kata Nusseibeh.
“Menekankan bahwa pemberdayaan dan perlindungan mereka bukan hanya kewajiban moral dan etika, tetapi kebutuhan untuk membangun Afghanistan yang damai dan stabil”, lanjutnya.
Sementara utusan PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons menyatakan keprihatinan atas pengunjuk rasa perempuan yang ditangkap oleh pejuang Taliban bulan lalu dan menghilang, dibebaskan hanya setelah protes publik. “Meskipun mereka dibebaskan, sekelompok wanita lain ditangkap secara sewenang-wenang dan tetap ditahan,” kata Lyons.
“Kami prihatin dengan pembatasan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang, penghormatan terhadap minoritas, dan kebebasan berkumpul dan berekspresi,” lanjutnya.
Di samping itu, UEA, Albania, Brasil, Gabon dan Ghana bergabung dengan dewan PBB untuk masa jabatan dua tahun mulai 1 Januari. Artinya mereka dapat mengambil bagian dalam pertemuan, memberikan suara pada resolusi dan membantu menyusun pernyataan resmi.
Selanjutnya anggota bergiliran dalam urutan abjad untuk memegang kursi kepresidenan dewan setiap bulan. Di mana mereka mengelola agenda, memimpin pertemuan dan memutuskan topik untuk diperdebatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
