IHRAM.CO.ID,DUBAI -- Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan Arab Saudi mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk memperluas hak dan kebebasan yang bisa dinikmati oleh perempuan. Lebih banyak perempuan bergabung dengan angkatan kerja daripada sebelumnya, yang merupakan hasil dari reformasi ekonomi dan sosial pemerintah.
Transformasi ini terlihat jelas di seluruh Kerajaan. Saat ini, banyak wanita menduduki posisi kunci di departemen pemerintah, sektor swasta, maupun di bidang seni dan hiburan. Gagasan pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi tenaga kerja terwujud dengan diluncurkannya program reformasi Visi 2030 Saudi pada 2016.
“Secara umum, apa yang Anda lihat sekarang adalah partisipasi yang lebih tinggi karena peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan di seluruh dewan,” kata kepala perencanaan bisnis dari Pusat Program Kualitas Hidup Visi 2030, Norah Alyusuf, dikutip di Arab News, Selasa (8/3).
Program ini berupaya meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pengunjung Kerajaan, dengan mengembangkan lingkungan yang diperlukan untuk menciptakan pilihan yang lebih hidup, sekaligus meningkatkan pengalaman warga dan penduduk.
Secara historis, Alyusuf menyebut banyak generasi perempuan yang terbatas dalam memilih jurusan universitas. Hal ini berhubungan dengan tidak banyak akses dan peran yang bisa mereka ambil dalam ekosistem ketenagakerjaan perempuan di Arab Saudi.
“Tetapi hari ini, lanskap peraturan untuk pekerjaan perempuan secara drastis telah memberdayakan perempuan dalam angkatan kerja untuk mendukung Visi 2030,” ujar dia.
Ekosistem yang tumbuh dan berkembang ini mendorong dan menginspirasi partisipasi perempuan di seluruh penggerak ekonomi dan peraturan. Saat ini, ada lebih banyak keragaman, keseimbangan gender dan persaingan kerja yang sehat.
Wanita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan memiliki ruang untuk menjadi lebih kreatif, karena mereka memiliki lebih banyak pilihan daripada di masa lalu.
Alyusuf merupakan anggota dewan pendiri Federasi Polo Saudi dan pendukung tak kenal lelah atas partisipasi perempuan dewasa dan anak-anak dalam olahraga. Selain itu, dia adalah ketua Acara Polo Gurun yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Kerajaan AlUla.
Dia mengatakan perempuan tidak hanya membentuk lebih dari 40 persen tenaga kerja Pusat Program Kualitas Hidup, tetapi juga secara aktif mendorong inisiatif yang mendukung mandat Kualitas Hidup.
Benih-benih perubahan ke arah kesetaraan gender di Arab Saudi ditaburkan dalam dua dekade pertama abad ke-21. Pada 2013, Raja Abdullah menunjuk 30 perempuan di Dewan Shoura, yang sebelumnya semua laki-laki. Ia juga mengeluarkan dekrit yang menyatakan perempuan harus memegang setidaknya seperlima dari total 150 kursi dewan.
Perubahan besar lantas dimulai pada 2015, ketika wanita di Kerajaan memberikan suara mereka untuk pertama kalinya dan juga diizinkan ikut serta pada pemilihan kota, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian pada 2017, Raja Salman mengeluarkan perintah yang mengizinkan perempuan mendapatkan layanan pemerintah seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, tanpa perlu izin dari wali.
Lebih banyak perubahan terjadi pada 2018, dengan pencabutan larangan mengemudi bagi wanita. Satu tahun setelahnya, pemerintah melegalkan wanita mendapatkan paspor atau bepergian tanpa izin wali laki-laki.
Terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang tidak proporsional di sisi staf secara global, perempuan di Arab Saudi telah membuat langkah sosial dan profesional yang cepat, dari latar belakang reformasi yang disebutkan di atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
