IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menyebut pihaknya menunggu hasil kunjungan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) ke Arab Saudi terkait pelaksanaan haji 2022. Nantinya, diharapkan kepastian haji sekaligus kuotanya sudah bisa disampaikan setelah kunjungan tersebut.
"Keberangkatan Pak Dirjen PHU ke Saudi pada 20 Maret ini semoga pulang membawa kebijakan dan kita matangkan," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenag, Rabu (15/3).
Setelah kepulangan tersebut, pembicaraan efektif seputar haji bisa dilakukan selama satu hingga dua minggi, sebelum penetapan biaya haji. Ia menilai setiap pihak harus memahami bagaimana kebijakan dan aturan baru haji di masa pandemi agar rapat ke depan bisa dilakukan dengan efektif.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief sebelumnya menyebut Menteri Agama (Menag) telah mendapat undangan dari Penasihat Penjaga Dua Masjid suci Pangeran Khalid Al-Faisal. Undangan ini mengajak Menag untuk menghadiri konferensi dan pameran layanan haji dan umrah pada 19 sampai 23 Maret di Jeddah.
Diah Pitaloka selanjutnya meminta agar pembahasan biaya haji 2022 mengedepankan efisiensi dan tidak melahirkan pemborosan. Ia menyebut salah satu prinsip dasar dalam beragama adalah tidak boros.
Kedua, ia menekankan rasionalisasi dalam penyusunan biaya haji. Kemenag sebagai penyelenggara haji wajib memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Namun saat berada di Kerajaan Saudi, posisi Kemenag adalah seorang konsumen yang memiliki cara berpikir memilih yang terbaik bagi jamaah.
"Sebagai konsumen, kita memilih yang terbaik bagi jamaha kita. Output keberangkatan haji ke jamaah kita harus seperti itu. Jamaah kita membayar, inginnya dapat murah dan berkualitas. Hal ini harus kita capai, konsekuensi adalah pembiayaan. Jangan sampai biaya mahal tapi pelayanan ditemukan buruk," lanjutnya.
Hal ini disebut menjadi tantangan yang harus dihadapi Kemenag dari tahun ke tahun. Penetapan harga yang rasional dengan pelayanan optimal dan berkualitas harus menjadi pegangan.
Terakhir, ia menyoroti soal sistem di Saudi yang sudah berubah digital. Setiap pelayanan yang dilakukan di Saudi sudah menggunakan aplikasi, sehingga jangan sampai jamaah maupun pembimbing gagap teknologi.
"Arab Saudi sekarang pelayanannya tersinkronisasi dengan aplikasi, termasuk untuk hotel. Pemahaman kita akan sistem di Saudi harus dikuasai, jangan lagi konvensional," ucap dia.
Terakhir, ia menyoroti soal akses kesehatan jamaah Indonesia. Jangan sampai nanti ketika ada jamaah yang sakit mengalami kendala karena masalah administrasi. Ia meminta agar pemerintah Indonesia mempermudah akses kesehatan dengan mengeluarkan inovasi dan peningkatan pelayanan di bidang ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
