IHRAM.CO.ID, MATARAM -- Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2022 kendati hingga saat ini belum ada surat resmi terkait kepastian keberangkatan jamaah haji.
"Kepastian keberangkatan jamaah haji masih menunggu, tapi persiapan pemberangkatan tetap jalan. Jika kita tidak lakukan persiapan, tiba-tiba ada kuota pemberangkatan, kita bisa kewalahan," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram HM Amin di Mataram, Jumat (25/3/2022).
Menurut Amin, persiapan pemberangkatan yang telah dilakukan antara lain menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen termasuk paspor serta memberikan manasik haji. Belum lama ini pihaknya sudah memberikan pelatihan atau manasik haji kepada calon jamaah haji melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Kantor Kemenag sebanyak 60 orang.
"Calon jamaah haji yang kami berikan manasik merupakan calon jamaahtahun 2020, yang sudah masuk nomor porsi keberangkatan namun ditunda dua kali karena pandemi Covid-19," kata Amin.
Selain dari KUA, katanya, manasik haji kepada calon jamaah haji juga siap diberikan secara gratis oleh petugas dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Mataram. "Prinsipnya, untuk persiapan pemberangkatan haji bisa kita siapkan secara optimal, asalkan informasi resmi pemberangkatan jamaah haji tahun ini sudah pasti," katanya.
Sementara, lanjutnya, informasi kepastian pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini masih menunggu kepastian pemerintah pusat terkait kebijakan Pemerintah Arab Saudi. "Alasan itulah, menjadi pertimbangan kami belum berani menyampaikan informasi kepastian pemberangkatan haji ke masyarakat. Namun, persiapan kita tetap jalan," kata Amin.
Begitu juga apabila Pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan kuota pemberangkatan 30 persen atau 50 persen, maka pemerintah pusat akan menyampaikan kriteria jamaah yang boleh berangkat melalui surat keputusan. "Dengan demikian, kita bisa melakukan verifikasi terhadap jemaah yang masuk kriteria untuk diberangkatkan. Tapi harapan kita dan pemerintah pusat sama yakni inginkan kuota normal atau 100 persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika