IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan jamaah melakukan tes PCR sebelum masuk asrama haji. Ketentuan tes ini berdasarkan kebijakan Saudi, yakni membawa hasil negatif PCR 72 jam sebelum keberangkatan.
"Tes PCR dilaksanakan sebelum masuk asrama, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," ucap Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dirjen PHU Kemenag Saiful Mujab, dalam teks yang diterima Republika, Ahad (29/5/2022).
Mujab menyebut tes PCR dilaksanakan di rumah sakit daerah asal masing-masing jamaah. Dengan demikian, nantinya mereka masuk asrama haji sudah mengantongi hasil PCR negatif.
Di asrama haji, nantinya kondisi kesehatan jamaah akan langsung diamati dan dikontrol oleh petugas dari dinas kesehatan setempat. Salah satu yang menjadi perhatian terkait vaksin meningitis.
Hingga berita ini dibuat, Mujab juga menyampaikan jumlah jamaah yang sudah menerima dosis 1 vaksin Covid-19 sebanyak 400-an. Sementara untuk dosis kedua termasuk booster sebanyak 89 ribuan.
"Untuk dosis pertama sekitar empat ratusan, dosis kedua sudah 89 ribuan, termasuk booster," lanjut dia.
Sehubungan dengan proses visa jamaah haji, ia menyebut saat ini masih dalam tahap permohonan atau request. Adapun jumlah visa yang masuk tahap ini merupakan jamaah kelompok terbang (kloter) awal, sekitar 30-an kloter.
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh sempat meminta jamaah haji agar melakukan tes usap PCR di embarkasi Asrama Haji. Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan kerja spesifik di Asrama Haji Surabaya, Rabu (25/5/2022).
“Usulannya, meminta mempersiapkan untuk tes PCR di Asrama Haji Sukolilo karena PCR dilakukan 72 jam sebelum keberangkatan di kabupaten kota masing masing,” ucap dia.
Adapun usulan itu ia sampaikan untuk mengantisipasi, apabila nantinya ada persoalan yang tidak terduga. Persoalan yang dimaksudkan antara lain jika terjadi penundaan atau tes PCR jamaah sudah lebih dari tiga hari dan harus dites lagi. Maka, hal ini disebut harus dipersiapkan di asrama haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika